Harta Rampasan

Oleh Ramadhan Batubara

Uang senilai tujuh puluh miliar lebih yang katanya hasil korupsi Syamsul Arifin dan kawan-kawan dikembalikan ke Kabupaten Langkat. Sebelumnya dana itu disita oleh KPK. Nah, setelah ada putusan terhadap kasus Syamsul Arifin, maka KPK pun mengembalikan uang tersebut ke Pemkab Langkat. Wajar, pasalnya dana yang dikorupsi memang bersumber dari kabupaten tersebut.

Sayangnya, pengembalian dana itu ternyata tidak selesai begitu saja. Muncul pertanyaan sederhana, setelah dikembalikan dana itu mau digunakan untuk apa? Maka, ada yang menjawab, gunakan saja untuk kepentingan rakyat; bangun fasilitas dan berikan pelayanan maksimal. Tentu saja jawaban itu sangat bijak. Makin bijak karena yang mengungkapkan ide itu adalah seorang anggota dewan di kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam tersebut.

Sang anggota dewan pun tegas menggarisbawahi agar dana tersebut jangan digunakan untuk belanja pegawai. Maksudnya, bayar gaji PNS dan sebagainya. Setidaknya, bagi sang anggota dewan, kebutuhan publik lebih urgen. Ya, seorang kawan juga anggap begitu, setidaknya ketika uang korupsi tersebut belum dikembalikan, PNS tetap gajian bukan?

Menariknya, kawan lain sempat berkata kalau PNS dan honorer di Kabupaten Langkat memang menunggu pengembalian dana tersebut. Katanya, abdi negara di sana terancam tak gajian.

Di sisi lain, dari Jakarta malah ada suara agar dana tersebut ditahan dulu. Artinya, jangan digunakan. Pasalnya, Syamsul masih memiliki peluang untuk bebas murni dalam PK. Nah, jika bebas murni, maka uang itu akan kembali ke Syamsul.

Bah, entah mana yang benar, yang jelas kasus ini bagi saya mirip dengan harta rampasan perang. Seperti sama-sama kita paham, harta rampasan perang adalah segala barang, benda berharga dan perabotan yang diambil secara paksa dari pemiliknya yang sah melalui penjarahan selama atau setelah peperangan. Biasa rampasan perang juga diakukan berdasarkan keinginan para prajurit yang sedang terlibat langsung dalam peperangan dan bukan oleh kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pertanyaannya, apakah dana yang dikembalikan ke Pemkab Langkat merupakan harta rampasan perang dari Syamsul Arifin? Sekilas tampaknya begitu, setidak pihak pemerintah daerah dan anggota dewan daerah bak prajurit di dapur umum yang menyambut prajurit lainnya yang baru pulang perang dengan harta rampasan yang banyak. Dan, prajurit yang melakukan perampasan adalah KPK. 

Padahal, harta itu bukan milik Syamsul Arifin. Dari berita yang beredar hingga kini dan putusan pengadilan, harta itu adalah milik Pemkab Langkat. Jika begitu Syamsul adalah prajurit di medan perang yang melakukan perampasan sekehendak hati dan terjadi secara cepat. Jadi, Pemkab Langkat adalah sosok yang 'kalah' perang.

Lucunya, suara dari Jakarta malah mengaburkan itu lagi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pemkab Langkat diminta untuk menunda penggunaan dana tersebut karena Syamsul memiliki peluang bebas murni. Dengan kalimat itu, bukankah Syamsul bak sosok yang kalah perang; dana yang dikembalikan ke Pemkab Langkat adalah rampasan perang bukan? Akhirnya, negara atau yang lebih tepatnya KPK adalah prajurit yang melakukan perampasan.

Tapi sudahlah, yang jelas, dana sebanyak puluhan miliar itu kini bisa menjadi sangat menggiurkan bukan? Ayolah, setidaknya dana itu sempat dianggap hilang dan banyak kasus korupsi yang dananya entah berada di mana.

Kelebihan Syamsul adalah mengembalikan dana itu. Dan, kelebihan Syamsul lagi adalah membuat khalayak bingung untuk menggunakan uang itu. Seorang kawan malah mengatakan Syamsul memang pintar. Bayangkan saja, dia tidak hanya membuat pemerintah repot dengan uang yang dikorupsinya, tapi dia juga mampu membuat pemerintah repot dengan uang yang dikembalikannya. (*)

Sumut Pos, Kamis 4 Juli 2012

Jendela Dunia

Oleh Ramadhan Batubara

Buku adalah jendela dunia. Sebuah kalimat yang sudah klasik bukan? Tapi bukan itu masalahnya, yang wajib diperbincangkan adalah bagaimana caranya membeli sebuah buku di Kota Medan ini? Warga Medan pasti menjawab kalau pertanyaan itu tidaklah sulit. Ya, bukankah ada Pasar Buku di kota ini?

Begitulah, pertanyaan tadi akan mendapat jawaban yang lebih lengkap lagi. Yakni, mencari buku di Kota Medan adalah di Pasar Buku di Lapangan Merdeka. Warga yang lebih tua akan mengatakan: Titi Gantung!

Sejarah mencatat, Pasar Buku di Lapangan Merdeka memang berasal dari Titi Gantung. Adalah masa kepemimpinan Wali Kota Medan Abdillah yang merelokasi pedagang buku bekas di Titi Gantung ke kawasan lapangan yang sebelumnya bernama Lapangan Fukereido itu. Dan kini, di era Wali Kota Rahudman Harahap, Pasar Buku direncanakan direlokasi lagi. Tempat yang dipilih adalah Lapangan PJKA di Jalan Mandala By Pass.

Jika berbicara relokasi pertama, yakni perpindahan dari Titi Gantung ke Lapangan Merdeka, dianggap tidak begitu masalah oleh para pedagang. Pasalnya, dua lokasi itu memang berdekatan. Kasus ini mirip dengan perpindahan pasar buku Shopping Center Jogjakarta pada 2005 lalu. Sebelumnya salah satu ikon Jogjakarta itu berada di bagian belakang gedung Societet Militer atau Taman Budaya Jogjakarta. Nah, pasar buku itu kemudian dipindahkan sederet dengan gedung Taman Budaya itu. Jadi, perpindahannya tidak begitu tampak karena jaraknya memang tidak begitu jauh. Dia pun menjadi kawasan terpadu: Taman Budaya-Shopping Center-Taman Pintar.

Nah, kembali perpindahan Pasar Buku Medan ke Mandala tentunya berbeda. Kawasan Mandala tidaklah termasuk kawasan nol kilometer Medan seperti Lapangan Merdeka dan Titi Gantung. Tak pelak, para pedagang resah. Apalagi, Kota Medan tidak identik dengan kebutuhan baca yang kuat. Jadi, ada keraguan kalau pasar itu pindah dan tidak berada di tempat awal, maka keinginan warga untuk mengunjungi kawasan baru sangat meragukan. Ujung-ujungnya, buku pun bisa ditinggalkan.

Pemikiran ini bisa saja dianggap berlebihan. Namun, logika sederhananya, ketika Pasar Buku tidak tampak di mata, apakah ada warga Medan yang mencari. Belum lagi, bagi pecinta buku atau sekadar ingin tahu dengan buku, letak Pasar Buku di Lapangan Merdeka atau Titi Gantung sangat tepat. Dia di pusat kota. Dan, sejatinya ini telah dikenal para pelancong. Misalnya, ketika sang istri belanja di Pajak Ikan lama untuk membeli barang tekstil, maka sang suami akan menyingkir ke Pasar Buku. Dua tempat itu adalah berdekatan bukan? Lalu, ketika sekeluarga bertamasya ke Lapangan Merdeka sambil menikmati jajanan di Merdeka Walk, maka sang ayah dan ibu bisa memberikan nuansa baru pada sang anak dengan berburu buku di Pasar Buku tadi.

Tapi sudahlah, atas nama City Cek In -- kemajuan di bidang transportasi Medan -- Pasar Buku bisa saja harus mengalah. Seperti kata orang bijak: buku adalah jendela dunia. Jadi, ketika orang sangat butuh melihat dunia kan dia pasti mencari buku di mana pun tokonya berada.

Sejatinya saya berpikir (sebenarnya ini lontaran ide dari seorang kawan), jika ingin memindahkan Pasar Buku, kenapa harus ke tempat yang tak teruji di bidang perbukuan? Maksudnya, kenapa tidak meletakan Pasar Buku itu di sebuah tempat yang sejatinya telah akrab dengan buku. Tempat yang dimaksud adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan besar di Medan ini adalah di seberang Istana Maimun. Nah, kenapa Pasar Buku tidak dipindahkan ke kawasan itu saja. Lokasinya bisa memakai sebagian sisi halaman Istana Maimun itu. Masalah istana akan jelek atau kotor hingga tak menarik minat pelancong, itu kan soal penataan saja. Bukankah selama ini ada beberapa stan atau tempat jualan bunga di sisi istana itu?

Jadi, adakah yang ingin menyambut ide kawan tadi? (*)

Sumut Pos, Rabu 3 Juli 2012

Senandung Swarnadwipa

Oleh Ramadhan Batubara

Konon Nusantara dianggap kawasan paling menggiurkan di dunia karena memiliki dua pula yang kaya raya. Pulau yang dimaksud adalah Swarnadwipa dan Jawadwipa. Pulau yang pertama adalah Sumatera dan pulau kedua adalah Jawa. Dua pulau ini dianggap menggoda hingga menjadi tujuan bangsa asing.

Soal Sumatera, dalam berbagai prasasti, disebut dengan nama Sansekerta: Swarnadwipa (pulau emas) atau Swarnabhumi (tanah emas). Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi; Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Penyebutan kata 'emas' untuk Sumatera bukan tanpa sebab. Berbagai sumber mengatakan Sumatera memang mengandung banyak emas dan barang tambang lainnya.

Sedangkan Jawa, dahulu dikenal dengan nama Jawadwipa. Jawadwipa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti pulau padi. Menurut banyak pakar, pulau tersubur di dunia adalah Pulau Jawa. Hal ini masuk akal, karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung inilah yang menyebabkan tanah Pulau Jawa sangat subur dengan kandungan nutrisi yang di perlukan oleh tanaman. Nah, menyebutkan 'padi' bagi Jawa jelas tidak sembarangan. Pertanian padi banyak terdapat di Pulau Jawa karena memiliki kesuburan yang luar biasa. Pulau Jawa dikatakan sebagai lumbung beras Indonesia.

Sayangnya, ketika Nusantara menjelma menjadi Indonesia, sang pulau emas seakan tertinggal. Pulau padi terus bersolek, meninggalkan kemilau emas yang sebelumnya lebih diperhitungkan. Senandung Jawadwipa pun begitu merdu terdengar.

Perbedaan dua pulau itu begitu mencolok dan itu adalah sesuatu yang nyata. Dari segala sisi, jika ingin dihitung-hitung, Sumatera memang masih tertinggal dengan Jawa bukan?

Nah, perbedaan kedua pulau yang terkenal sejak zaman dahulu ini tidak mungkin dibiarkan saja bukan? Mungkin itulah sebab pemerintah seakan ingin menggabungkan dua pulau ini. Maka, program pun dirancang. Selat Sunda yang memisahkan dua pulau ini -- yang selama ini sering dijadikan kambing hitam karena komiditi tak bisa menyeberang -- akan ditutupi dengan sebuah jembatan. Tidak itu saja, perbedaan sarana jalan raya antara Jawa dan Sumatera pun akan diseragamkan. Maka, rencana pembangunan jalan tol dari Aceh hingga Lampung digagas. Kereta api ‘yang tidak begitu dikenal’ di Sumatera pun akan dipopulerkan lagi dengan membangun rel sepanjang 2.168 kilometer dari Aceh hingga ke Lampung dengan biaya sekitar Rp70 triliun.

Jika mau dihitung, sebelumnya juga sudah ada rencana sejenis untuk membangkitkan lagi Swarnadwipa. Pertama, proyek Koridor Trans Sumatera yang ingin menyambungkan jalan dari Bakeheuni (Lampung)-Aceh dan berbiaya Rp150 triliun. Ada juga mega proyek trans Sumatera High Garde Highway (HGH) yang mengkoneksi jalan tol Sumut-Sumbar- Riau. Dan biayanya, Rp60 triliun. Setelah itu, ada juga HGH Trans Sumatera  yang terdiri atas Koridor Bakauheni–Banda Aceh sepanjang Lintas Timur Sumatera (2.014 km) yang disertai jalan penghubung (feeder) sepanjang 720 km; menghubungkan 8 pusat kegiatan nasional, 6 pelabuhan udara, dan 7 pelabuhan utama. Proyek ini menghabiskan Rp99,88 triliun. Menariknya, hingga kini jalan di Aek Latong  atau di pesisir selatan Sumatera Barat pun belum beres; bandingkan dengan jalan mulus ala Pantai Utara Jawa.

Tapi begitulah, namanya rencana patut didukung apalagi berkaitan dengan kebutuhan orang banyak. Soal senandung Swarnadwipa akan sedih atau bahagia, itu belum bisa ditentukan. Pun, senandung Swarnadwipa akan serupa dengan Jawadwipa, semuanya masih belum bisa dipastikan. Ya, segala megaproyek itu membutuhkan waktu tak sedikit. Untuk kereta api saja baru bisa beroperasi pada 2030 mendatang. Jadi, mari berharap sebelum emas di pulau ini habis terkuras. (*)

Sumut Pos, Selasa 3 Juli 2012

Ujian HUT

Oleh Ramadhan Batubara

Biasanya hari jadi atau Hari Ulang Tahun (HUT) penuh harapan dan target untuk satu tahun ke depan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ulang tahun kemarin malah mendapat 'tekanan'. Bagaimana tidak, sang pemimpin, Presiden Republik Indonesia, SUsilo Bambang Yudhoyono (SBY), malah memberikan pesan yang cukup serius.

Ya, pada acara yang dipusatkan di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat itu SBY meminta anggota Polri untuk tidak korupsi. "Tuntaskan reformasi birokrasi internal Polri. Cegah dan berantas semua bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran Polri," begitu kata SBY.

Bayangkan bagaimana menerapkan kalimat SBY tadi. Ayolah, pada amanat tersebut ada kata 'semua bentuk korupsi' harus diberantas bukan? Inilah yang agak repot, pasalnya korupsi yang dimaksud oleh SBY tidak sekadar penyelewengan uang. Korupsi waktu juga termasuk bukan? Lalu, bagaimana dengan korupsi kebijakan?

Memang, soal korupsi uang yang melibatkan anggota Polri belum ada yang begitu menghebohkan selain pengaduan mantan istri Brigadir Jenderal Y ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Namun, dari kalimat SBY tadi seakan mengatakan kalau memang ada korupsi di tubuh Polri bukan?

Tapi sudahlah, berbicara soal korupsi tidak akan habis-habisnya. Ini masih soal penyelewengan dana, bagaimana dengan penyelewengan waktu atau kebijakan atau yang lainnya? Fiuh, pasti akan lebih komplek lagi. Kembali ke HUT Polri, peringatan itu jelas-jelas tidak mirip acara ulang tahun anak balita. Tidak ramai warna. Tidak pakai badut. Dan, tidak penuh ceria. Makin menyesakkan dada adalah peringatan HUT di Papua. Anggota Polri yang berada di sana tidak memperingati hari jadi mereka pada 1 Juli. Mereka memperingatinya pada 2 Juli. Lho, apakah Polri di Papua dan provinsi lain itu beda?

Ternyata tidak sesederhana itu. Polisi di Papua harus legowo mengundurkan peringatan HUT ke-66 Bhayangkara karena bertepatan dengan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).  "Kebijakan Kapolri peringatan di Papua dilaksanakan 2 Juli," begitu pernyataan dari Kadiv Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution.

Setelah memberikan pernyataan itu pada media, Saud menambahkan seluruh personel Polri di Papua saat ini fokus melaksanakan pengamanan guna menghindari gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat menyusul peringatan hari jadi OPM tersebut. Bendera Bintang Kejora, simbolnya OPM, pun dijadikan barang haram untuk dikibarkan.

Hasilnya, Bintang Kejora tetap berkibar di Papua, kemarin. Tidak itu saja, peristiwa penembakan yang diduga kelompok OPM terhadap seorang kepala desa di wilayah perbatasan Papua dan Papua Nugini pun terjadi. Kepala Desa Saweotami, Wembi, Johanes Yanafrom (30) tewas tertembak sekitar pukul 09.15 WIT. Jika begitu, bukankah lebih baik peringatan hari jadi tetap dilaksanakan pada 1 Juli bukan?

Maksud saya begini, atas nama keamanan HUT di Papua ditunda. Nah, setelah ditunda, ternyata tetap saja kecolongan. Jadi, kenapa harus ditunda jika ternyata kecolongan juga? Begitulah pikiran sederhana saya. Ya, persis ketika SBY mengatakan 'cegah dan berantas semua bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran Polri'. Pikiran sederhana saya mengatakan, pasti ada sesuatu yang menyebabkan SBY berkata demikian bukan? Ya, adalah sangat lucu ketika seorang presiden sembarangan bicara. Pastinya, dia telah memikirkan sesuatu sebelum berucap. Dan, latar belakang pemikirannya tentunya ada sebab. Nah, sebabnya apa? Sudah ada korupsi di tubuh Polri atau sudah ada gejala?

Tapi sudahlah, setidaknya apa yang diungkapkan oleh SBY adalah sebuah pesan baik agar Polri semakin baik. Bagaimanapun di pundak Polrilah keamanan negeri ini. Ya, sekali lagi selamat HUT ke-66 Bhayangkara! (*)

Sumut Pos, Senin 2 Juli 2012

Rindu Pameran Pembangunan ala Orde Baru

Oleh Ramadhan Batubara

Tiba-tiba kenangan masih kecil muncul. Beramai-ramai ke kota naik truk. Berdiri di bak terbukanya. Berteriak. Anak kebun turun kota, yeah! Dan, semua itu seakan nyata terulang saat saya mengunjungi sebuah pasar modern yang berada di Jalan Gatot Subroto, Medan.

Begitulah, kemarin, atas nama keinginan untuk menjadi suami yang baik, saya pun menemani istri belanja. Dan, dia memilih pusat perbelanjaan yang saya bilang tadi. Ya sudah ikuti saja.

Terus terang, saya memang jarang ke pusat perbelanjaan itu, selain jauh, di tempat itu terlalu banyak orang. Saya memang tidak suka ramai-ramai, kalau terjebak di keramaian biasanya saya suntuk. Dan, kalau sudah suntuk, apalagi yang bisa dianggap indah bukan?

Nah, lucunya kemarin, ketika pusat perbelanjaan yang memiliki megaswalayan waralaba dari Prancis itu full orang, saya malah tak suntuk. Seperti saya tulis di awal tadi, kenangan masa kecil mengemuka indah. Pikiran saya tak bisa dihambat untuk berselancar ke masa lalu. Saya senyum-senyum sendiri sambil memperhatikan barang yang dipajang di megaswalayan tersebut. Ya, persis dengan stan-stan yang ada pameran pembangunan pada era kepemimpinan Jenderal Besar Soeharto.

Tapi sebelum bicara lebih banyak, harus saya tuliskan dulu latar belakang kenapa saya punya kenangan semacam itu. Saya adalah cakeb alias cah kebun. Hehehe. Jadi, sebelum kelas dua SD, saya ikut orangtua yang tugas di perkebunan di dekat Kuala Simpang; sekarang masuk dalam kabupaten Aceh Tamiang. Setelah kelas dua, saya baru ikut 'ngekos' bersama abang dan kakak saya di ibu kota Aceh Timur: Langsa.

Nah, setahun sekali di ibu kota kabupaten itu diadakan pameran pembangunan. Kebiasaan di perusahaan tempat orangtua saya bekerja setiap ada pameran pembangunan, pegawai dan keluarganya diberikan kesempatan untuk mengunjungi pameran tersebut. Ada fasilitas kantor yang disediakan yakni truk. Dengan truk para pegawai dan keluarga diangkut layaknya hewan ternak. Bayangkan berapa truk yang berkonvoi? Dan semuanya senang. Sama sekali tidak merasa risih atau malu.

Biasanya saya tak pernah mau ikut dalam rombongan itu. Maklumlah, orangtua saya adm perkebunan yang tentunya memiliki kendaraan sendiri dan kendaraan dinas. Apalagi, rumah kami ada di Langsa: dihuni abang dan kakak saya yang sekolah di kota tersebut. Jadi, kenapa repot-repot ke Langsa toh setiap akhir pekan pun kami ke Langsa.

Hingga suatu ketika, bapak saya 'memaksa' saya untuk ikut rombongan. Sendirian. Bapak dan ibu saya tidak ikut. Fiuh. Sempat marah juga saya ketika itu. Tapi sudahlah, namanya anak yang baik, saya ikuti permintaan mereka. Saya pun bergabung dengan rombongan, berangkat ke Langsa naik truk yang biasanya mengangkut kelapa sawit.

Beruntung truk itu ternyata sudah dibersihkan, malah sangat bersih hingga saya bisa duduk santai di lantai gerobaknya. Menariknya lagi, bersama rombongan saya mendapat kenangan yang indah. Yah, pergi ke Langsa dengan cara seperti itu ternyata cukup mengasyikan.

Saya dititipkan oleh orangtua pada seorang mandor. Jadi, selama perjalanan pulang pergi hingga menikmati pameran tersebut, saya dalam pengawasannya.

Dan, kemarin kenangan itu kembali mengemuka. Di megaswalayan itu, saya lihat anak-anak kecil bermain kereta barang. Mereka berkejaran, berlomba, dan seakan lupa berada di tempat perbelanjaan. Gaya mereka pun layaknya kami saat di pameran pembangunan. Ya, sok memperhatikan barang yang dipajang, padahal sama sekali tak membeli. Hingga, ketika sangat ingin pada barang tertentu, salah satu dari mereka berlari menuju orangtuanya. Merengek bahkan hampir menangis sambil menunjuk barang yang diinginkan. Benar-benar mirip anak mandor yang jadi pengawas saya.

Tapi sudahlah, kejadian hingga kenangan itu telah membuat saya berpikir. Ya, bukankah pameran pembangunan yang sempat saya nikmati saat kecil dulu adalah sebuah program yang menarik? Di tempat itu dipamerkan segala hasil produksi di seputaran kabupaten; seperti even untuk mempublikasikan hasil karya. Tidak hanya barang, stan-stan dinas dari pemerintah kabupaten pun seakan pamer dengan kegiatan mereka: foto-foto dan kliping koran dipajang menjadi tontonan yang menggoda. Pemandangan di pameran itu tidak melulu dipenuhi banderol harga. Tidak ada keharusan membeli seperti perasaan saya di megaswalayan ini. Ah...

Terus terang saya rindu pameran pembangunan itu. Saya ingin merasakan lagi semangat membangun itu. Kenapa saat ini terasa hilang -- yang terpajang adalah uang dan untuk meraihnya saya memang harus punya uang.

Saya tahu, beberapa pekan lalu ada pameran di Kota Medan: Pekan Flori dan Flora tingkat nasional. Sayang saya tidak bisa hadir. Entahlah, ada perasaan enggan. Atau mungkin karena saya tidak melihat ada pengunjung yang naik truk? Entahlah...(*)

Sumut Pos, Minggu 1 Juli 2012

Plat Hitam

Oleh Ramadhan Batubara

Minibus itu tak bisa dikontrol. Di tikungan yang sempit, dia harus menghindari sebuah truk. Dia menabrak gundukan tanah. Dia terbang, menabrak pembatas jalan dan lalu terjun mengarah air Danau Toba yang biru.

Tidak bisa dibilang beruntung, namun pohon-pohon telah menghambat lajunya, dia tidak mencapai air. Tapi, delapan dari dua belas manusia yang berada di dalamnya langsung tewas, sementara empat lainnya harus dirawat. Subuh, Kamis (28/6), sebuah catatan kelam terukir lagi. Di sana, di jalan berliku di kawasan Danau Toba.

Dari kasus itu patut saya mencatat ada beberapa hal penting. Pertama, kecelakaan akibat kondisi jalan yang tidak memadai. Kedua, hilangnya nyawa manusia. Ketiga, penggunaan plat hitam untuk kendaraan umum. Keempat, human error. Dan, kelima, Danau toba.

Soal kondisi jalan yang tidak memadai juga terbagi beberapa bagian. Pertama, jalan sempit. Kedua, perbaikan jalan yang tak tuntas hingga mengakibatkan gundukan tanah. Dan ketiga, pembatas jalan. Tentang jalan sempit tampaknya tak perlu panjang dibahas. Sejak dulu kala, jalan berkelok yang menghubungkan Pematangsiantar dan Parapat itu memang seperti itu. Sejarah mencatat tidak ada perkembangan jalan yang signifikan. Jalan (dari sisi lebar) tersebut seakan tak berubah sejak pertama kali dibuka oleh Belanda. Untuk memperlebar jalan hingga mempersedikit tikungan memang bukan kerja gampang mengingat medan yang berbukit tersebut. Maka, jalan yang sempit tidak bisa disalahkan.

Lalu, tentang gundukan tanah. Nah, ini yang patut diperhatikan. Bagaimana tidak, kok bisa Dinas Pekerjaan Umum pemerintah daerah setempat membiarkan ada gundukan tanah di jalan yang sempit itu? Apalagi gundukan itu akibat pekerjaan mereka dalam usaha membenahi jalan. Nah, mengapa tidak dibersihkan? Apakah tidak terpikir kalau gundukan tanah itu bisa menyulitkan pengguna jalan?

Kalau soal pembatas jalan, tampaknya persis dengan jalan yang sempit tadi. Ya, keduanya cenderung pasif. Masalah jalan sempit dan pembatas jalan yang tak kuat menahan laju minibus, tentunya soal lain. Mungkin bisa disalahkan, ya, kenapa pembatas jalan itu tidak kuat, apakah bahannya tidak tepat? Jika dilihat dari foto, pembatas jalan itu terbuat dari beton. Hm, sayang, dia tidak begitu tinggi. Tapi, seandainya dia tinggi, minibus tentunya bisa menembusnya bukan? Apalah arti sebuah tembok dibanding laju minibus yang tak terkontrol akibat gundukan tanah?

Bagian kedua yang saya catat adalah soal kehilangan nyawa. Pada kecelakaan tersebut yang tewas bisa dikatakan cukup banyak. Kmatian delapan orang itu pun cukup tragis. Saya tidak bisa membayangkan perasaan mereka ketika mengalami benturan pertama. Lalu, ketika mereka sadar kalau minibus yang mereka tumpangi terjun ke jurang di Kawasan Danau Toba. Dan, seperti apa korban selamat melihat keluarga mereka terhimpit minibus yang telah menjadi bangkai di subuh yang gelap dan udara dingin yang menyergap. Saya tak sanggup mencatat lebih banyak soal itu. Maaf.

Bagian ketika yang saya catat adalah plat hitam. Setahu saya, yang namanya angkutan umum, haruslah plat kuning. Nah, minibus milik Taksi Kita Bersama yang naas itu jelas-jelas berplat hitam? Tentu pertanyaannya adalah, kok bisa? Jawabnya, ya, bisa saja. Bukan rahasia lagi kalau banyak ‘taksi gelap’ dan itu sudah sangat sering dilihat berseliweran di jalan-jalan. Bahkan, mereka bebas mengangut penumpang layaknya mobil berplat kuning. Menariknya, mereka tetap aman tanpa diberangus. Ada apa? Pasti ada apa-apanya kan?

Hal-hal ini seakan memaklumi sesuatu yang berhubungan dengan humam error – bagian penting lainnya yang saya catat juga. Maksudnya, ketika sebuah peraturan saja bisa dilanggar, maka sebuah kesalahan manusi kan bisa dimaafkan. Maka, sopir yang ngantuk menjadi kambing hitam. Saya sepakat jika sopir yang ikut tewas itu, mungkin tidak dalam kondisi prima, tapi bukankah itu memang pekerjaannya. Ya, melihat rute Taksi Kita Bersama, bukankah jalan itu sudah biasa dia lalui. Tentunya dia tahu di mana titik-titik rawan. Dan, tentunya ketika mendekat ke titik rawan dia akan lebih awas. Intinya, apakah dia ingin tewas?

Lalu, kenapa saya harus mencatatkan begian penting lainnya yakni Danau Toba? Jawabnya, kecelakaan itu makin penting karena terjadi di Danau Toba. Bayangkan kecelakaan itu terjadi di pedalaman Dairi atau Pakpak Bharat, adakah akan seheboh ini? Bisa saja heboh karena ini menyangkut nyawa, tapi coba perhatikan kalimat ini: Ternyata jalan menuju ke Danau Toba tidak aman, padahal Danau Toba kan tujuan wisata yang terkenal. Hm, bagaimana, sudah melihat perbedaannya? (*)

Sumut Pos, Sabtu 30 Juni

Semalam di Malaysia

Oleh Ramadhan batubara

Victor Abdullah (Sam Bimbo) penyanyi tenar Malaysia, berkenalan dan saling jatuh cinta dengan Sandra mahasiswa dan penyanyi Indonesia yang tengah mengadakan pertunjukan di Malaysia. Victor ternyata adalah Jarot sementara Sandra adalah Salimah anak-anak pasangan Marto (Koesno Soedjarwadi) dan Ruminah (Rina Hasyim) yang terpisah sejak kecil karena kapal Marto dam Jarot yang mengangkut sapi dagangan mereka kandas di Malaysia.

Di atas adalah petikan sinopsi film Semalam di Malaysia dari laman wikipedia. Semalam di Malaysia adalah film Indonesia yang dirilis pada 1975 yang disutradarai oleh Nico Pelamonia. Film ini meraih penghargaan Festival Film Indonesia 1976 untuk sutradara terbaik (Nico Pelamonia) dan pemeran utama wanita terbaik (Rina Hasyim).

Terus terang, sengaja saya tampilkan petikan di atas untuk kembali mengingatkan hubungan Indonesia dan Malaysia yang hangat; terkadang panas dan terkadang dingin. Sebuah hubungan yang sejatinya penuh dinamika. Sebuah hubungan yang mampu membangkitkan nasionalisme dari sisi dua negara bertetangga ini.

Soal keakraban, sudah cukup banyak yang terjalin. Mulai dari hubungan saling menguntungkan seperti tenaga kerja Indonesia, pertukaran pelajar, hingga impor dan ekspor. Pun soal budaya, selain film Semalam di Malaysia, ada film lain yang cukup dikenal di zamannya: Isabella. Film ini dirilis 1990 yang disutradarai oleh Marwan Alkatiri serta dibintangi oleh Nia Zulkarnaen dan Amy Search. Ke bidang musik juga tidak ketinggalan, ingat program Titian Muhibah? Atau, kolaborasi andal antara musisi Indonesia dengan Malaysia, Oddie Agam dam Sheila Madjid yang menelurkan Antara Anyer dan Jakarta.

Masih banyak lagi keterikatan yang indah antara Indonesia Malaysia. Ya, di sisi lain, tentunya Anda ingat dengan 'Ganyang Malaysia' ala Soekarno dulu. Lalu, bagaimana dengan Sipadan dan Ligitan? Tunggu dulu, masih banyak lagi. Mari sama-sama kita sebut: Reog Ponorogo, Rasa Sayange, Tari Pendet, fiuh capek deh kalo mo ngitung.

Dan yang teranyar, Tortor dan Gordang Sambilan.

Kenyataan inilah yang saya anggap sebagai hubungan yang hangat; tidak dingin dan panas selalu; tarik ulur; malu-malu kucing. Mungkin itulah sebab, jika tidak bijak bisa silap. Contohnya apa yang dilakukan mahasiswa asal Malaysia yang sedang belajar di Medan. Gara-gara tertabrak sepeda motornya, dia pun langsung menghina Indonesia secara umum. Langsung saja warga sekitar lokasi tabrakan langsung emosi. Terbayang hubungan yang panas dengan Malaysia, mereka langsung menyerang empat warga negeri jiran tadi. Beruntung, pihak kepolisian cepat tanggap. Warga Malaysia pun selamat.

Tentunya hal ini mengingatkan pelatih karate Indonesia yang mendapat sial di Malaysia. Adalah Donald Luther Colopita, Ketua Tim Wasit Indonesia untuk Kejuaraan Karate Asia, dikeroyok empat polisi Malaysia pada Minggu 26 Agustus 2007 lalu, di sela-sela kejuaraan bertaraf internasional di Negeri Sembilan, Malaysia. Ingat, dikeroyok polisi! Bandingakan dengan polisi yang menyelamatkan empat mahasiswa Malaysia yang telah menghina Indonesia.

Di hari yang sama, kecepatan tanggap untuk melindungi Malaysia juga dilakukan Indonesia sebagai negara. Buktinya, dua pendemo klaim Tortor dan Gordang Sambilan di Kedubes Malaysia ditangkap kepolisian. Alasannya, ada protes dari pihak Malaysia terkait demo tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun langsung menginstruksikan pihak berwajib untuk menindaklanjuti protes tersebut.

Lucunya, nota diplomatik terkait Tortor dan Gordang Sambilan yang dikirimkan pemerintah Indonesia sehari sebelumnya belum juga ada balasan. Mengapa Malaysia tidak setanggap Indonesia dalam menyikapi suara tetangga? Apakah karena baru 'semalam di Malaysia' nota diplomatik itu tidak layak diproses oleh pihak Malaysia? Siapa yang bisa jawab? (*)

Sumut Pos, Kamis 28 Juni 2012