14 Januari 2015

Sayang Anak

Beberapa tahun lalu, ketika  usai masa Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, beberapa orangtua di Langsa mendapat masalah. Anak mereka yang masih usia sekolah dasar – tepatnya masih kelas 1 hingga kelas 3 – ngotot minta uang lebih ketika Lebaran. Jika sang anak minta uang untuk beli makanan mungkin tidak masalah, toh sudah semacam tradisi ketika Lebaran anak kecil memiliki uang berlebih, tapi ini karena sang anak mau membeli senjata!

Tapi tunggu dulu, senjata yang dimaksud di sini adalah senjata mainan. Bentuknya memang mirip hanya senjata dan pelurunya terbuat dari plastik. Walau begitu, namanya senjata, meski mainan, ketika ditembakan terasa sakit juga. Yang menambah dilema, senjata itu ternyata ditembakan anak-anak ke polisi lalu lintas yang mengatur jalan. Tapi atas nama sayang anak, ya tetap saja uang lebih diberikan.

Tak pelak, ketika lebaran, polisi lalu lintas pun lebih banyak ‘sembunyi’. Tentunya mereka tak mau jadi sasaran. Selain itu, anak-anak yang bersenjata tadi pun sibuk menyerang anak-anak lainnya di kampung sebelah. Bak perang, mereka pun tak berhenti memuntahkan peluru, menuju lawan yang lengah. Ujung-ujungnya perkelahian tercipta. Dan, orangtua pun harus repot dengan itu semua.

Saya teringat kisah itu bukan hanya karena ada anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tadi malam berhasil ditembak. Ini karena kasus sayang anak. Tepatnya, anak Budi Gunawan yang dengan gampangnya mendapat kredit Rp57 miliar untuk bisnis. Padahal, usianya saat itu masih sembilan belas tahun. Ceritanya, anak Budi yang bernama M Herviano Widyatama mau bisnis hotel dan pertambangan. Karena tak punya uang, dia pun meminta pada ayahnya. Budi yang saat itu berpangkat brigadir jenderal berjanji untuk membantu dengan mengenalkan pada rekannya. Maka terjadilah ikatan bisnis dengan Pacific Blue International Limited. Hm, gampang ya….

Atas nama sayang anak, ternyata Budi bisa mengusahakan dana itu. Ya, walau ujung-ujungnya dana itu jadi soal. Terserahlah. Yang jelas kasih seorang bapak sungguh luar biasa bukan? Kasih tanpa memandang risiko. Mungkin, kalau saja tahu dana itu menjadi sandungan menuju kursi kapolri,  tentunya Budi bisa menahan permintaan itu. Tapi, kalau saja dana itu tak ada, mungkinkah Budi juga dicalontunggalkan jadi Kapolri? Entahlah.

Risiko yang diambil Budi bisa dikatakan mirip dengan apa yang dilakukan para orangtua di Langsa ketika Lebaran. Atas nama ingin anak senang, uang itu akhirnya menjadi senjata makan tuan. Namun, ada juga beberapa orangtua di Langsa yang memang sengaja memberi uang lebih agar anaknya bisa membeli senjata lho. Pasalnya, dia suka melihat anaknya menembaki polisi. Maklum, dia memang punya cerita tak sedap saat masa DOM. Kalau begitu, bagaimana dengan Komjen Budi Gunawan? (*)

13 JAnuari 2015

Malu Sama Kucing

Jadi anak manis gak boleh menangis//malu sama kucing meong meong meong.

Ini lirik lagu Romaria. Pernah dengar atau lihat video klipnya? Ya, dia penyanyi cilik berambut keriting yang menggemaskan.

Tapi, apa hubungannya dengan ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK? Seharusnya tidak ada. Romaria bukan siapa-siapanya Budi Gunawan. Pun dia tidak ada hubungannya dengan rekening gendut maupun KPK dan Presiden Jokowi. Saya hanya tertarik dengan kata 'kucing'.

Ya, kucing adalah binatang yang sangat protektif pada wilayahnya. Ketika memasuki sebuah wilayah, dia akan kencingi wilayah itu. Kencing itu adalah batas teritorialnya. Jadi, ketika ada kucing lain yang masuk, maka dia siap bertarung. Ujung-ujungnya heboh karena ketika kucing berkelahi polusi suara begitu dahsyat. Tidak itu saja, perkelahian itu juga sangat sulit dilerai. Itulah sebab ada kata bijak keluar: jangan ganggu kucing berkelahi. Salahsatu cara efektif cara untuk menghentikan kucing berkelahi hanya dengan menyiramkan air. Fiuh.

Sifat dan sikap kucing ini yang bisa saya anggap ada hubungannya dengan status tersangka Budi Gunawan. Pertama, sebagai lembaga yang sangat dipandang terkait kasus korupsi, KPK merasa teritorialnya terganggu karena Budi dipilih sebagai calon tunggal kapolri oleh presiden tanpa melibatkan mereka. Artinya, batas yang telah dikencingi KPK telah dilanggar presiden. Kedua – ini kemungkinan bisa terjadi – sebagai pemimpin tertitnggi di negeri ini presiden merasa dipermalukan dan teritorialnya diganggu karena KPK menetapkan tersangka setelah dirinya memilih Budi sebagai calon tunggal kapolri. Dan ketiga, KPK dan presiden secara langsung menunjukkan kepada masyarakat sebuah perseteruan layaknya perkelahian dua kucing.

Nah, dengan pikiran itu, saya berpikir, mungkinkah ini hanya soal KPK dan presiden? Prof DR HM Arif Nasution MA mengungkap kata lain yakni toke. Kata ini bisa diartikan sebagai majikan. Pertanyaannya, siapa toke yang bermain di kasus ini? Adakah toke yang menyetir KPK? Atau, adakah toke yang mengatur presiden? Pertanyaan-pertanyaan ini makin ramai diotak seperti raungan kucing kampung yang berkelahi di atap rumah. Tampaknya harus ada orang yang menyiramkan air agar perkelahian itu berhenti. Tapi siapa, DPR? Entahlah.

Idealnya, KPK dan presiden sejalan. Koordinasi harusnya menjadi kata kunci. Jangan terlalu sibuk menjaga territorial. Keduanya merupakan harapan warga Indonesia untuk kemajuan bukan? Kalau keduanya berkelahi gara-gara kasus Budi Gunawan ini kan malu sama kucing meong meong meong. He he he. (*)

12 Januari 2015

Ini Budi

Masih ingat dengan pelajaran membaca ketika sekolah dasar? Ya, apalagi kalau bukan soal kalimat: ini Budi, ini ibu Budi, dan seterusnya. Pelajaran yang gampang bukan? Tentunya bagi mereka yang cepat menangkap huruf.

Tapi tunggu dulu, kawannya kawan saya yang berada di Labuhanbatu sana, punya masalah soal kalimat tadi. Bukan karena dia lambat menangkap huruf, tapi karena dia bernama Budi.

Itulah sebab, ketika disuruh membaca oleh guru, dia malah jadi bahan tertawaan. Bagaimana tidak, lantang dia membaca 'ini Budi' dengan kalimat 'ini saya', hehehehe.

Apakah dia salah? Jika dilihat dari barisan huruf, tentunya dia keliru. Tapi, coba pikirkan sisi lainnya. Ya, dia tidak salah ketika dia menyebut Budi sebagai 'saya' bukan? Kan namanya memang Budi.

Nah, soal Budi ini belakangan kembali marak. Tentunya bukan Budi kawannya kawan saya tadi. Ini Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri yang dipilih Presiden Jokowi itu. Saya melihat banyak juga yang bisa salah baca soal Budi ini. Apalagi ketika dihubungkan dengan politik balas budi yang marak didengungkan lawan politik Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perubahan (PDIP) .Gabungan kata 'balas budi' tadi kan bisa bermakna 'balas Budi'. Ayolah, marak dikabarkan kalau Budi Gunawan punya andil besar terhadap kemenangan Jokowi sebagai presiden dan PDIP sebagai pemenang Pemilu. Jadi, apalah arti jabatan Kapolri untuk seorang Budi setelah 'jatah' menteri gagal diberikan untuknya.

Jokowi bahkan sampai dianggap tak konsisten karena tak melibatkan PPATK dan KPK dalam memilih pejabat negara layaknya yang dia lakukan saat menyeleksi menteri. Pasalnya, si Budi ini namanya marak dihubungkan dengan dugaan kepemilikan rekening gendut.

Mengetahui pemilihan Budi menuai polemik, sang wakil, Jusuf Kalla (JK) langsung turun tangan. Dia langsung bela Budi. Apakah ini juga balas budi? Entahlah, yang jelas, JK meminta semua orang menggunakan asas praduga tak bersalah. Pun, dia menyiratkan, apakah menjadi pejabat itu tak boleh kaya? “Mengharapkan semua pejabat miskin baru dibilang pejabat yang baik, tidak bisa juga kan?”

Terus dia bilang lagi, “Jangan hanya dihubungkan gajinya. Mungkin saja dia tabungan sejak dulu, bisa saja anaknya dagang, bisa saja dia beli tanah.”  Tentu kalimat ini menyoal uang Budi yang berada di rekening sebanyak 24 miliar rupiah.

Hm, saya jadi berpikir, ketika ‘keburukan’ Budi begitu diekspos kenapa masih banyak yang membelanya? Siapa yang salah membaca Budi ini? Apakah ini bisa dikatakan mirip dengan ‘ini Budi’ yang dibaca oleh Budi, temannya teman saya tadi? Kita tunggu sajalah. (*)

 

9 Januari 2015

Sanksi Susi

Lagi-lagi soal AirAsia. Tapi, mau bagaimana lagi. Gara-gara maskapai yang terkenal dengan promo tiket murah itu Kementerian Perhubungan harus jungkar balik. Kebijakan menghapus tiket murah diluncurkan. Sebelas pejabat teras dimutasi. Dan, 61 rute penerbangan dibekukan.

Rute penerbangan yang dibekukan pun bukan main-main. Sebut saja rute milik Garuda Indonesia dan grupnya Citilink, Lion Air, Wing Air, Trans Nusa, dan Susi Air. Untuk maskapai terakhir diketahui milik Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti.

Sangkutnya rute maskapai milik Menteri Susi memang tidak sebanyak Lion Air sebanyak 35 pelanggaran, tapi 3 pelanggaran yang dibuat Susi Air bak lempar api digenangan bensin. Bagaimana tidak, Susi dalam kebijakannya sebagai menteri dikenal ‘kejam’. Dia melarang jual beli solar di tengah laut. Dia juga yang ‘memaksa’ meledakkan kapal nelayan asing yang mencuri ikan. Ya, dua ketegasan untuk yang melanggar hukum.

Lalu, ketika maskapai miliknya ternyata membuat pelanggaran, bagaimana sikap Susi? ''Saya tidak tahu. Saya tidak lagi di Susi Air. Coba tanya (BoD) Susi Air,'' begitu katanya kepada media.

Ya, Susi memang tak lagi di Susi Air. Saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri, Susi memang memutuskan untuk mundur dari jabatan Presiden Direktur atau Chief Executive Officer (CEO) PT ASI Pudjiastuti Aviation, perusahaan yang mengelola Susi Air. Susi mundur dari Susi Air agar bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri. Tapi, apakah mungkin Susi tidak mengetahui hal itu? Ayolah, Susi kan membangun maskapai tersebut dari nol, lucu juga kalau dia tidak tahu.

Tapi, lucu juga ketika membayangkan usaha milik seorang menteri diberi sanksi oleh menteri lainnya kan? Bak pepatah di jalanan: sesama bus kan dilarang mendahului.

Menariknya, menteri yang memberi sanksi adalah sosok yang sedang on fire. Karirnya cepat. Kerjanya banyak dipuji. Siapa lagi kalau bukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Maka timbul pertanyaan, mampukah ketegasan Susi lumer oleh Jonan. Atau malah, Jonan mendadak mengalah dengan koleganya di kabinet tersebut.

''Kita tidak ada tebang pilih maskapai. Kalau melanggar ya sudah, kita tindak," tegas Jonan saat konfrensi pers.

Bolehlah tekad Jonan. Sekarang tinggal ditunggu. Siapa yang benar-benar beku? Ketegasan Jonan atau rute maskapai milik Susi? Hm, mungkin ini akan jadi ujian menarik untuk Kabinet Jokowi-JK. (*)

7 Januari 2015

Pesawat Murah Pesawat Mahal

Suatu hari beberapa tahun yang lalu, ketika angkutan darat masih menjadi raja untuk rute Jawa Sumatera, saya mendapat pertanyaan bagus dari seorang penjual barang; biasanya lebih dari satu orang, membawa tas besar, berpakaian rapi – kadang berdasi – dan memunculkan bersih serta terpelajar.

Penjual barang ini biasanya masuk ke bus ketika angkutan antarkota antarprovinsi itu masuk ke terminal, misalnya di Rajabasa Lampung, Amplas Medan, dan sebagainya. Saat bus berhenti itulah mereka beraksi: menjual senyum sembari bertanya. Nah, pertanyaan itulah yang ingin saya bahas. Bukan soal yang sulit. Pertanyaan sederhana. Siapa pun bisa menjawab. Pertanyaan: kalau membeli barang, yang pertama dilihat harga atau kualitasnya?

Pada pertemuan pertama saya menjawab kualitas. Penjual itu langsung sumringah. “Bapak pintar! Membeli barang memang harus melihat kualitasnya. Harga urusan belakang. Karena dengan kualitas bagus, harga bukan masalah. Seperti jam ini (dia menunjukkan jam yang diambil dari dalam tasnya). Dan karena bapak benar menjawab pertanyaan kami tadi, bapak mendapat gratis jam ini. Bapak hanya membayar pajaknya seratus lima puluh ribu rupiah,” begitu katanya.

Pada pertemuan kedua, tentunya di terminal lain dengan penjual yang lain, saya menjawab harga. Sang penjual pun langsung sumringah. “Bapak hebat! Membeli barang memang harus melihat harganya. Harga mahal adalah jaminan kualitas bagus. Seperti jam ini (dia menunjukkan jam yang diambil dari dalam tasnya). Dan karena bapak benar menjawab pertanyaan kami tadi, bapak mendapat gratis jam ini. Bapak hanya membayar pajaknya seratus lima puluh ribu rupiah,” begitu katanya.

Sengaja saya tampilkan fragmen di atas karena ada kebijakan pemerintah yang baru soal harga. Ya, harga tiket alias tarif pesawat yang tak boleh lagi sembarang murah. Kebijakan ini langsung diteken oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Isinya, tarif batas bawah minimal 40 persen dari tarif batas atas. Dengan begitu, tak ada lagi maskapai yang bisa menjual tiket murah sebagai bagian dari program pemasarannya.

Maka, berhentilah berharap mendapat tiket puluhan ribu rupiah untuk keJakarta, misalnya. Banyak kalangan menilai, ini disebabkan kisruhnya izin terbang terhadap beberapa maskapai. Paling mencuat tentunya AirAsia yang salahsatu pesawatnya terjun ke laut. Nah, AirAsia ini cukup terkenal dengan tiket promo yang supermurah bukan?

Tapi pertanyaannya, apakah dengan meniadakan tiket murah maka kualitas penerbangan bisa dijaga? Toh, sejarah mencatat, maskapai dengan tiket yang harganya selangit juga pernah kecelakaan.  Orang bijak mengatakan musibah itu bukan urusan manusia. Tuhanlah yang bicara. Nah, jika begitu, apakah kebijakan Menteri Jonan sudah cukup pas. Tidak ingin membangun polemik, saya kembalikan saja soal pesawat murah dan pesawat mahal itu dengan kasus penjual barang di bus antarkota antarprovinsi tadi. Denagn kata lain, mau harga mahal atau murah, kalau sudah nahas ya nahas juga, kalau aman ya aman saja kan?

Yang jelas, ketiadaan tiket murah membuat orang yang berpendapatan pas-pasan akan sulit naik pesawat. Yang jelas, ketika harga tiket pesawat begitu tinggi, bisnis bus akan kembali marak. Dan, para penjual barang dengan trik muslihat aduhai tadi pun bias beraksi lagi kepada saya, Anda, kalian, dan kita semua. Bukankah begitu? (*)

4 Januari 2015

Teknik Muncul

Bicara awal 2015 sepertinya tak bisa lepas dari duka. Meski peristiwanya terjadi pada 2014 akhir, tetap saja ingatan tak bisa lepas. Bagaimana tidak, hanya berselang beberapa hari dari tiupan terompet remaja di jalanan supermacet di malam pergantian tahun.

Dua momen yang masih membekas di awal tahun ini – yang terjadi tahun lalu – sebut saja terjunnya AirAsia ke laut dan meninggalnya sastrawan angkatan 45 terakhir, Sitor Situmorang. Pertanyaanya, apakah ini pertanda 2015 akan kelam?

Belum ada yang bisa menjawab. Yang jelas, pada awal tahun ini, kejelasan mulai tampak. AirAsia telah ditemukan. Jasad Sitor Situmorang pun telah kembali ke Tanah Toba.

Tangis memang ada. Para keluarga korban AirAsia tentunya tak bisa tertawa karena kabar ditemukannya AirAsia sejurus dengan kematian keluarga mereka. Pun, keluarga Sitor tak bisa lega karena kembalinya ‘Si Anak Hilang’ sejalan dengan kepergian sastrawan itu untuk selama-lamanya.

Dua momen ini kalau tidak diangap berlebihan bisa saja dianggap sebagai penyemangat. Para penganut optimisme pun – meski hanya tercantum dalam status di media sosial – langsung menulis kalimat penuh semangat: 2015 pasti lebih baik, 2015 lebih sukses, dan sebagainya. Tidak itu saja, pesan berantai dikirimkan soal pergantian tahun. Dari ucapan selamat tahun baru hingga bumbu tekad: semoga tahun ini lebih baik. Pertanyaannya, apakah 2014 begitu berat hingga semuanya tak mau mengulang?

Setuju tidak setuju, tampaknya banyak yang merasa 2014 memang berat.  Diberi merek tahun politik, 2014 memang mewujud menjadi tahun perselisihan. Dua kubu tercipta pra maupun pascapemilihan presiden. DPR terbelah. Partai-partai terbelah, saling pecat. Kubu tandingan bermunculan. Dan, harga bahan bakar naik drastis, bensin yang Rp6.500 naik menjadi Rp8.500!

Tapi itu tadi, seiring AirAsia ditemukan dan kembalinya ‘Si Anak Hilang’ bak pertanda baik menyambut 2015. Setidaknya, pemerintah pun menurunkan lagi harga bahan bakar minyak bensin dari Rp8.500 menjadi Rp7.600.

“Itu kan pura-pura turun. Sebenarnya bensin tu memang mau dinaikkan Rp1.100. Jadi bukan turun dari lapan ribu lima ratus, tapi naik seribu seratus dari enam ribu lima ratus!” timpal kawan yang mewakili suara pesimis.

Persis dengan kabar ditemukan AirAsia dan kembalinya Sitor, bukankah duka tetap ada walau kabar pasti telah tiba? Artinya, mau tak mau, meski ada tak suka, pemerintah telah melakukan teknik muncul yang bagus bukan? Ayolah, harga bensin turun dari harga tahun lalu.

Nah, namanya teknik muncul, bak dalam drama, itu memang tergantung bagaimana seorang aktor berlakon. Masalah berhasil atau tidak drama secara keseluruhan, itu kan urusan lain. Yang penting, sang aktor, saat tampil ke panggung melakukan teknik yang menawan; yang menyedot perhatian dan yang tidak konyol! Persis dengan harga BBM, kalau kemudian biaya hidup makin parah karena gas naik dan listrik yang harganya tak menentu itu kan urusan lain. Bukankah begitu? (*)

Salam lagi....

Salam lagi...
setelah lama, saya menulis lagi di Sumut Pos. Seperti sebelumnya; hanya menyuarakan. Itu saja.

muram batu