catatan

Evaluasi

Kalau mau dicermati, beberpaa waktu ke belakang hingga sekarang, cukup banyak kata dalam bahasa Indonesia yang mengalami pelebaran makna. Dan rata-rata, ini berkaitan dengan kepentingan pejabat alias pemegang kekuasaan.

Contoh, di zaman Soeharto ngetop kata 'kebijakan'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi kbbi.web.id, 'kebijakan' memiliki kada dasar 'bijak' yang berarti (1) selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir dan (2)  pandai bercakap-cakap; petah lidah. Ketika kata itu mendapat imbuhan 'ke-an' yang kemudian mewujud menjadi 'kebijakan' maka dia berarti: (1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Nah, perhatikan dalam praktiknya, 'kebijakan' melebar makna hingga jauh. Perhatikan kalimat ini: Pak, kami sudah berusaha keras dan berhasil, tinggal kebijakan Bapak saja...."

Apakah maksud kalimat di atas? Hm, ya apalagi kalau bukan imbalan. Kebijakan mendadak menjadi perwakilan dari ungkapan malu-malu meminta imbalan. Tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Kembalilah ke zaman Orde Baru; bahkan, saya pun sering mendapati hal itu sekarang.

Ketika era terkini, muncul lagi kata yang melebar jauh hingga jauh. Yakni kata 'evaluasi'. Menurut situs yang sama, 'evaluasi' itu memiliki satu arti tunggal yakni penilaian. Artinya, masih berupa usaha memberi nilai atau penilaian dan belum menjadi sebuah keputusan. Pada praktiknya, kata 'evaluasi' kan berubah menjadi sebuah keputusan. Contohnya, "Kita akan evaluasi kinerja kepala dinas," yang diucapkan seorang kepala daerah. Setelah itu sang kepala dinas pun dimutasi tanpa jelas dijabarkan hasil evaluasi yang dimaksud. Malah, seorang kepala daerah biasanya mengatakan 'evaluasi' setelah seorang kepala dinas berkasus.

Artinya, kata ‘evaluasi’ mendadak menjadi perwakilan basa-basi dari ungkapkan untuk memecat atau mengganti seseorang.

Maka, apakah yang diungkapkan Ketua DPW PAN Sumut, Syah ‘Ondim’ Affandin soal evaluasi pada 13 DPD Pan se-Sumut berarti pergantian struktur? Jika berkaca latar belakang ‘evaluasi’ tadi, maka sudah jelas, 13 DPD yang dimaksud adalah pihak yang berseberangan dengan kubu Ondim yang mendukung Zulkifli Hasan sebagai Ketum PAN.

Terus terang saya tak bisa mengevaluasi kalimat Ondim itu. Pasalnya, saya tidak punya kebijakan seperti mereka-mereka. He he he. (*)

sumut pos 3 februari 2015