Katak Hendak Menjadi Lembu

Oleh Ramadhan Batubara

Katak Hendak Menjadi Lembu yang saya maksud di sini bukanlah novel karya Nur Sutan Iskandar. Ini tentang sebuah cerita anak yang entah siapa pengarangnya; sudah saya cari nama pengarangnya di google, tetap saja tidak ditemukan. Akhirnya saya berpikir, bisa saja cerita ini seperti sastra lisan kebanyakan yang tak jelas siapa pengarangnya.

Yang jelas, saya memang terkenang dengan cerita anak ini. Bagi saya, cerita ini menarik karena mengajarkan banyak hal. Kasarnya, kisah ini mengajarkan manusia untuk sadar diri.

Dan, kisah ini mengingatkan saya dengan proses Pemilukada di Jakarta. Tidak maksud untuk menyamakan para kandidat dengan hewan, tapi ada beberapa calon yang kisahnya mirip dengan cerita anak ini.

Dalam Katak Hendak Menjadi Lembu dikisahkan ada seekor katak yang begitu iri dengan lembu. Dia tidak suka melihat lembu yang terlalu dimanja manusia. Bagaimana tidak, setiap hari si katak melihat pemilik lembu selalu memberikan makanan rumput segar, memandikan, dan mengajaknya jalan ke padang rumput hijau nan luas. Hingga suatu ketika, si Katak menegur sang Lembu. "Enak sekali hidupmu. Setiap hari kau selalu mendapat perhatian dari manusia dan juga selalu dikasih makan. Kau selalu dirawat dan diajak jalan-jalan di padang rumput hijau. Semua itu apa karena badanmu yang besar?” kata sang Katak sinis.

Si Lembu tak menjawab, ia terus makan dan makan. Karena si Lembu tak juga menjawab, maka Katak emosi. “Hai… Lembu dungu! Kalau hanya karena badanmu yang besar, kau mendapat perhatian manusia maka aku pun bisa. Nih… lihatlah!” bentak sang Katak.

Maka, si Katak pun menggelembungkan badannya. Bermula dari perut, kemudian leher, kaki, dan seterusnya. Perut katak itu sedikit demi sedikit membesar dan kemudian menjadi begitu besar. Namun setelah membesarkan perut dan leher, rupanya badannya tak juga bisa menyamai Lembu. Si Katak sangat penasaran. Perutnya digelembungkan lagi dan lagi. Dorrrr!!! Perut itu meletus. Isi perut berhamburan ke mana-mana. Si katak itu pun mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan.

Cerita yang sederhana bukan? Tapi coba perhatikan makna yang tersirat, pasti ada sesuatu yang akan Anda dapat. Mengapa kisah ini mengingatkan saya pada Pemilukada di Jakarta? Entahlah, saya hanya heran, kenapa memimpin DKI adalah sebuah tujuan yang begitu diharapkan. Saking hebatnya, ada gubernur yang rela cuti untuk ikut pemilihan itu. Adapula wali kota yang berniat memperbaiki ibu kota negara. Ada lagi seorang pakar, akademisi, yang ingin melayani rakyat. Dari tiga latar belakang itu saja sejatinya sudah menggugah pikiran bukan?

Pertama yang gubernur, bukankah Pemilukada DKI juga memilih gubernur? Nah, kenapa dia mau jadi gubernur di provinsi lain? Kedua, wali kota. Kalau soal ini sejatinya sudah pas, seperti dari kelas satu naik ke kelas dua. Tapi, dia juga menjadi wali kota di provinsi lain. Sedangkan yang ketiga, bukankah lebih baik jika dia lebih banyak membuat penelitian untuk kemajuan bangsa? Tapi sekali lagi, itu adalah pilihan mereka masing-masing, termasuk dengan mantan ketua lembaga tertinggi di negara ini yang juga ingin menjadi gubernur DKI.

Hasilnya, sang gubernur dan akademisi serta ketua lembaga tertinggi tak berhasil menjadi gubernur DKI. Perut mereka meletus. Lucunya, sang wali kota malah cenderung berhasil. Ya, dari pemilihan cepat dia malah memimpin. Kok bisa?

Itulah yang hingga kini menjadi pertanyaan dalam diri saya. Ya, sudah benarkah saya ambil perbandingan Katak Hendak Menjadi Lembu dengan proses Pemilukada DKI? Hm, tampaknya salah. Ya, meski analogi Jakarta sebagai Lembu memang sudah pas; ibu kota Indonesia ini memang seperti Lembu dalam cerita tadi bukan? Dia begitu dimanja oleh pemerintah pusat, segala hasil dari daerah masuk ke kantungnya. Bukankah begitu?

Jadi soal Katak, maaf jika saya salah. (*)

Sumut Pos, Kamis 12 Juli 2012

Mendadak

Oleh Ramadhan Batubara

Masih ingat dengan film Mendadak Dangdut? Semoga. Pasalnya, film tersebut cukup menggugah para pecinta seni di Indonesia. Bagaimana tidak, proses pembuatan film hanya tujuh hari. Hasilnya, film itu pun sempat booming.

Mendadak Dangdut adalah film ini sangat sukses pada zamannya. Berhasil menyedot lebih dari dua juta penonton saat masa rilisnya, juga disambut meriah oleh para kritikus dalam negeri. Film yang diproduksi Sinemart ini diputar mulai 10 Agustus 2006. Soundtrack film ini berjudul Jablay dinyanyikan sendiri oleh Titi Kamal sempat menjadi hits di tangga lagu Indonesia. Tidak itu saja, film ini mendapat 8 nominasi Festival Film Indonesia 2006, memenangkan satu. Walaupun termasuk salah satu pemeran utama, Kinaryosih memenangkan piala FFI untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik. Nominasi lainnya adalah sebagai Film Terbaik, Aktor Terbaik (Dwi Sasono), Aktris Terbaik (Titi Kamal), Aktor Pendukung Terbaik (Sakurta Ginting), Skenario Asli Terbaik (Monty Tiwa), Tata Suara Terbaik  (Adityawan Susanto dan Trisno), dan Tata Musik Terbaik (Andi Rianto).

Menariknya film ini bagi saya adalah soal 'mendadaknya' itu. Bayangkan saja, film itu hanya digarap dalam tujuh hari. Lalu, ceritanya juga soal 'mendadak'. Ya, film ini berkisah tentang petualangan penyanyi alternative rock bernama Petris (Titi Kamal) yang karena suatu kejadian, tiba-tiba berganti karier menjadi penyanyi dangdut.

Dengan kata lain, 'mendadak' benar-benar membuat orang terperangah. Hal ini tentunya mirip dengan meninggalnya Mantan Ketua DPRD Binjai dari Partai Golkar Ir H Haris Harto. Masuk Rumah Sakit Chichio Binjai sekitar pukul 19.00 WIB, sekitar pukul 03.00 WIB Haris Harto pun dirujuk ke Rumah Sakit Columbia Asia di Jalan Listrik, Medan. Dua jam kemudian dia pun meninggal dunia. Itulah sebab, spekulasi kabar merebak. Ada yang bercerita kalau Haris Harto over dosis, ada pula yang mengatakan dia depresi. 'Mendadaknya' kabar ini jelas merugikan pihak keluarga. Mereka pun langsung memberikan pernyataan: Haris Harto meninggal karena sakit. Dia komplikasi. Gulanya tinggi hingga mencapai 400 hb. Dia sudah sakit selama seminggu. Hm, pihak keluarga pun harus memberikan pernyataan yang mendadak kan?

Dari dua kisah mendadak di atas jelas memiliki perbedaan. Yang pertama adalah dunia fiksi yang berhasil di dalam dunia nyata. Artinya, sesuatu memang diset agar bisa berhasil. Kenyataannya, kisah itu memang berhasil. Yang kedua dunia nyata yang seolah difiksikan; dengan berbagai isu yang berkembang tadi. Artinya, kematian Haris Harto -- yang dianggap mendadak -- diolah sedemikian rupa oleh pengumbar isu agar menjadi kabar hangat. Apalagi, Haris Harto adalah sosok yang tersangkut kasus korupsi dan merupakan mantan ketua DPRD Binjai. Jadi, mengandalkan gosip; semakin digosok makin sip.

Nah, terlepas dari itu, kabar memang harus disebarluaskan. Kematian Haris Harto wajib disebarluaskan, termasuk soal isu itu bukan?

Soal mendadak, ada pula yang mendadak jadi juara dalam Rida Award tadi malam. Adalah fotografer Sumut Pos yang menjadi juara satu; mengalahkan fotografer dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Kenapa mendadak? Jawabnya, Triadi Wibowo (fotografer yang dimaksud) baru pertama kali ini ikut lomba foto media di grup Riau Pos ini. Begitu pun karyanya yang menang, tentang seorang jaksa yang mendadak kena jotos dalam sebuah demonstrasi di depan Gedung Kejatisu pada 14 Juli 2011 lalu. Dan, sang Triadi pun mendadak menjepret; semuanya tanpa rekayasa. 

Begitulah, hasil dari ‘mendadak’ memang tidak bisa diprediksi. Bagi film Mendadak Dangdut dan Triadi bisa diartikan prestasi. Bagi Haris Harto dan sang jaksa malah sebaliknya.

Bagi saya, semuanya memang mendadak hari ini. Fiuh! (*)

Sumut Pos, Selasa 10 Juli

Kembali ke Deli

Oleh Ramadhan Batubara

Lalu, ibu itu menatap haru. Tidak sedih, tapi lebih mengarah pada haru yang penuh harap.

"Cepat besar ya Nak, cepat kembali kemari," katanya.

Ibu itu menatap dengan pandangan yang syahdu. Di depannya, seorang remaja berusia tiga belas tahun tersenyum. "Ya, saya akan kembali lagi kemari. Itu pasti," seperti itulah jawaban anak baru gede yang berkostum bangsawan Melayu.

Fragmen di atas, sedikit banyak adalah kisah nyata yang terjadi di Medan beberapa hari lalu. Ya, kisah di atas adalah ketika Sultan Deli XIV, Tuanku Mahmud Lamandjidji Perkasa Alam hadir di Medan, tepatnya di Lapangan Merdeka saat Festival Budaya Melayu Agung. Sultan yang akrab dipanggil Jiji itu memang masih kecil, masih berusia 13 tahun. Dia mendapat singgasananya saat berusia tujuh tahun sesaat setelah sang ayah, Sultan Deli XIII Tuanku Tito Othman Mahmud Padrap mangkat dalam kecelakaan pesawat yang terjadi 2005 yang lalu.

Setelah menjadi sultan, Jiji tidaklah berada di Tanah Deli. Dia ikut sang bunda ke Makassar; tanah air sang bunda, Ir Hj Siska Marabintang. Karena itu, untuk urusan Kesultanan Deli dengan Istana Maimunnya, Jiji sangat mengandalkan pemangku adat kesultanan yang berada di Medan.

Memang lumayan menarik berbicara tentang raja atau sultan yang diangkat saat masih belia. Sejarah mencatat, kejadian serupa adalah sebuah pengulangan. Sebut saja di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Adalah Hamengkubuwono IV (3 April 1804–6 Desember 1822) sewaktu kecil bernama BRM Ibnu Jarot, diangkat sebagai raja pada usia 10 tahun, karenanya dalam memerintah didampingi wali yaitu Paku Alam I hingga tahun 1820. Ada juga di Korea, tepatnya Kerajaan Silla. Dia adalah Raja Jinheung. Dia naik tahta pada usianya yang masih muda (7 tahun) ketika yang mewarisi dan pamannya, Beopheung, wafat. Karena ia masih terlalu muda untuk memerintah sebuah kerajaan pada saat itu, ibunya bertindak sebagai walinya.

Masih banyak lagi catatan soal naik tahta ketika masa belia. Melihat dua catatan di atas, Sultan Hamengkubowono IV dan Raja Jinheung, dalam memimpin akhirnya mereka dibantu pihak lain. Hamengkubowono dibantu ‘raja’ lain yakni Paku Alam 1 dan Jinheung dibantu sang bunda. Keduanya tidaklah berbeda dengan Jiji bukan? Perbedaannya ketika di kesultanan atau kerajaan lain sang sultan atau raja yang diangkat tetap berada di daerahnya, sedangkan di Deli sang sultan malah merantau.

Tapi sudahlah, Jiji memang hidup di masa yang berbeda dengan Sultan Hamengkubowono IV dan Raja Jinheung. Dia hidup ketika kesultanan atau kerajaan tidak lagi memegang tampuk pemerintahan. Kini, Deli termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Sumatera Utara serta masuk dalam Kota Medan. Itulah sebab, ketika berada di Lapangan Merdeka, Jiji bak tamu saja. Lihatlah, apa bedanya kehadiran Jiji dibanding Sultan Hamengkubuwono X dari Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dari Kesultanan Palembang Darussalam, dan lainnya. Jiji memang didaulat memiliki posisi penting, namun dia terkesan bukan sebagai tuan rumah, padahal acara dibuat di ‘wilayah’-nya.

Sekali lagi sudahlah, ini memang bukan zaman kerajaan. Harap maklum, sebagai sultan, Jiji pun tidak begitu hadir di kesultanannya. Dan, dia tidak salah.

Begitu juga dengan sang ibu yang penuh harap pada Jiji tadi. Dia juga tidak salah. Bukankah bisa saja dia merasa Tanah Deli butuh pemimpin yang pas; yang seperti kerajaan dulu. Ya, bisa saja dia rindu kehidupan ala kerajaan zaman dulu meski dia sendiri tak pernah merasakan.

Kenyataan ini mengingatkan saya pada kalimat Plt Golkar Sumut, Andi Achmad Dara. Lelaki yang akrab dipanggil Aday ini malah mengklaim rakyat sudah rindu dengan kepemimpinan  dari Partai Gokar. Hm, benarkah? (*)

Sumut Pos, Senin 9 Juli 2012

Sekali di Medan Tetap di Medan

Oleh Ramadhan Batubara

Apa kabar radio Indonesia? Hm, baik-baik saja. Masih banyak kok stasiun dan masih banyak pendengarnya. Sekali di udara tetap di udara bukan?

Ya, radio memang belum mati. Setidaknya, meski sempat diragukan bisa bertahan ketika muncul televisi, radio tetap saja eksis. Begitulah, saya makin sadar radio tetap memiliki peminat karena Sabtu lalu seharian saya hidup bersama radio.

Ceritanya, kemarin, saya dan istri diundang dalam resepsi pernikahan di berbagai tempat. Nah, karena lokasi pesta yang berjauhan, mengandalkan Lena (sepeda motor saya) adalah tidak mungkin. Jadi, kami menumpanglah dengan kendaraan orangtua; kebetulan orangtua dan kami diundang di pernikahan yang sama. Maka, berangkatlah kami sekira pukul 12 siang.

Nah, begitu masuk dalam kendaraan, terdengar suara dari radio. Cukup menyenangkan, setidaknya lagu dan ocehan penyiar mampu mengusir jenuh akibat Medan yang macet.

Lucunya resepsi pernikahan pertama yang kami datangi malah di stasiun radio plat merah. Pasangan yang berbahagia itu mengadakan pesta di auditorium yang ada di lingkungan kantor radio tersebut. Jadi, sudah pantas kan kalau saya lantunkan soal radio?

Tapi sudahlah, poinnya soal radio tetaplah sama dari masa ke masa. Kehadiran televisi, tape recorder, vcd, dvd, hingga internet tak juga menggoyahkannya. Radio tetap didengar meski tidak semuanya di rumah-rumah. Mereka yang memiliki mobil kini jadi konsumennya. Jalanan yang macet menjadi faktor pendukung keberhasilan radio bukan? Ayolah, ketika di mobil, nyamankah orang menonton televisi, membaca koran, atau berselancar di dunia maya?

Sekali lagi sudahlah, radio tetap radio; sekali di udara tetap di udara. Saya malah melihat kecenderungan lain dari perjalanan satu pesta ke pesta lainnya dengan alunan lagu dari radio, saya merasa ada yang menarik dari warga Medan. Maksud saya begini, dari sekian pesta yang kami datangi, nyaris tujuh puluh lima persen tamu yang datang memakai kostum batik. Nah, jika balik ke beberapa tahu silam, tentunya hal itu masih asing bukan?

Sembari memperhatikan corak batik yang dipakai para tamu, pikiran saya melayang jauh ke Pulau Jawa. Ya, bukankah batik berasal dari sana. Dan, hingga kini, setahu saya belum ada batik yang diproduksi di Medan. Saya berpikir, bagaimana batik bisa masuk Medan dan bagaimana pula hingga warga Medan bisa nyaman memakainya. Tentu pikiran saya ini tidak berusaha untuk membuat benteng antara Medan dan Jawa, tapi lebih mengarah pada kenyamanan berpakaian. Dulu, bukankah batik hanya dipakai 'orangtua' saat ke kondangan?

Kemarin yang saya lihat berbatik malah 'anak muda'. Nah, ini dia masalahnya. Begini, seperti apa batik bisa mengubah sudut pandang warga Medan.

Jika dirunut ke belakang, saya ingat ada anjuran memakai batik pada hari Kamis dan Jumat bagi PNS? Yang harus diingat, batik yang disarankan tidaklah harus seragam. Nah, bayangkan berapa baju batik yang harus tersedia untuk para PNS di Medan.

Hm, mungkinkah ini salah satu sebabnya? Setidaknya, posisi PNS masih begitu diminati bukan? Jadi, kenapa tidak makai batik seperti PNS di saat Kamis dan Jumat? Hehehehe... Jika begitu, bayangkan lagi berapa pasokan batik untuk mereka yang ingin berlagak PNS. Bayangkan juga pasokan untuk warga Medan yang akhirnya benar-benar jatuh cinta pada batik. Ya, batik bisa cocok dengan celana jeans; meski pakai jeans, batik tetap berkesan formil kan? Nah, kalau begitu, gaya gaul formil batik dan berjeans cocok untuk kondangan bukan?

Begitulah batik telah hidup dan berkembang di Medan. Namanya Medan tetaplah Medan. Seperti radio; sekali di udara tetap di udara, Medan tetaplah Medan meski ada 'serangan' batik yang sejatinya dari Pulau Jawa. Mau bukti? Datanglah ke kondangan atau resepsi pernikahan, lihat warga Medan memakai batik: tetap Medan bukan? Sama sekali tidak mengubah warga Medan menjadi Jawa.

Akhirnya, ini bukan soal perbedaan atau membuat perselisihan antara Medan dan Jawa: warga Medan malah sangat banyak yang bersuku Jawa. Ini tentang eksis. Seperti radio, dia tetap di udara, Medan masih tetap Medan meski banyak perubahan yang ada. Dan, semua itu sama sekali tidak salah. (*)

Sumut Pos, Minggu 8 Juli 2012

Harta Rampasan

Oleh Ramadhan Batubara

Uang senilai tujuh puluh miliar lebih yang katanya hasil korupsi Syamsul Arifin dan kawan-kawan dikembalikan ke Kabupaten Langkat. Sebelumnya dana itu disita oleh KPK. Nah, setelah ada putusan terhadap kasus Syamsul Arifin, maka KPK pun mengembalikan uang tersebut ke Pemkab Langkat. Wajar, pasalnya dana yang dikorupsi memang bersumber dari kabupaten tersebut.

Sayangnya, pengembalian dana itu ternyata tidak selesai begitu saja. Muncul pertanyaan sederhana, setelah dikembalikan dana itu mau digunakan untuk apa? Maka, ada yang menjawab, gunakan saja untuk kepentingan rakyat; bangun fasilitas dan berikan pelayanan maksimal. Tentu saja jawaban itu sangat bijak. Makin bijak karena yang mengungkapkan ide itu adalah seorang anggota dewan di kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam tersebut.

Sang anggota dewan pun tegas menggarisbawahi agar dana tersebut jangan digunakan untuk belanja pegawai. Maksudnya, bayar gaji PNS dan sebagainya. Setidaknya, bagi sang anggota dewan, kebutuhan publik lebih urgen. Ya, seorang kawan juga anggap begitu, setidaknya ketika uang korupsi tersebut belum dikembalikan, PNS tetap gajian bukan?

Menariknya, kawan lain sempat berkata kalau PNS dan honorer di Kabupaten Langkat memang menunggu pengembalian dana tersebut. Katanya, abdi negara di sana terancam tak gajian.

Di sisi lain, dari Jakarta malah ada suara agar dana tersebut ditahan dulu. Artinya, jangan digunakan. Pasalnya, Syamsul masih memiliki peluang untuk bebas murni dalam PK. Nah, jika bebas murni, maka uang itu akan kembali ke Syamsul.

Bah, entah mana yang benar, yang jelas kasus ini bagi saya mirip dengan harta rampasan perang. Seperti sama-sama kita paham, harta rampasan perang adalah segala barang, benda berharga dan perabotan yang diambil secara paksa dari pemiliknya yang sah melalui penjarahan selama atau setelah peperangan. Biasa rampasan perang juga diakukan berdasarkan keinginan para prajurit yang sedang terlibat langsung dalam peperangan dan bukan oleh kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pertanyaannya, apakah dana yang dikembalikan ke Pemkab Langkat merupakan harta rampasan perang dari Syamsul Arifin? Sekilas tampaknya begitu, setidak pihak pemerintah daerah dan anggota dewan daerah bak prajurit di dapur umum yang menyambut prajurit lainnya yang baru pulang perang dengan harta rampasan yang banyak. Dan, prajurit yang melakukan perampasan adalah KPK. 

Padahal, harta itu bukan milik Syamsul Arifin. Dari berita yang beredar hingga kini dan putusan pengadilan, harta itu adalah milik Pemkab Langkat. Jika begitu Syamsul adalah prajurit di medan perang yang melakukan perampasan sekehendak hati dan terjadi secara cepat. Jadi, Pemkab Langkat adalah sosok yang 'kalah' perang.

Lucunya, suara dari Jakarta malah mengaburkan itu lagi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pemkab Langkat diminta untuk menunda penggunaan dana tersebut karena Syamsul memiliki peluang bebas murni. Dengan kalimat itu, bukankah Syamsul bak sosok yang kalah perang; dana yang dikembalikan ke Pemkab Langkat adalah rampasan perang bukan? Akhirnya, negara atau yang lebih tepatnya KPK adalah prajurit yang melakukan perampasan.

Tapi sudahlah, yang jelas, dana sebanyak puluhan miliar itu kini bisa menjadi sangat menggiurkan bukan? Ayolah, setidaknya dana itu sempat dianggap hilang dan banyak kasus korupsi yang dananya entah berada di mana.

Kelebihan Syamsul adalah mengembalikan dana itu. Dan, kelebihan Syamsul lagi adalah membuat khalayak bingung untuk menggunakan uang itu. Seorang kawan malah mengatakan Syamsul memang pintar. Bayangkan saja, dia tidak hanya membuat pemerintah repot dengan uang yang dikorupsinya, tapi dia juga mampu membuat pemerintah repot dengan uang yang dikembalikannya. (*)

Sumut Pos, Kamis 4 Juli 2012

Jendela Dunia

Oleh Ramadhan Batubara

Buku adalah jendela dunia. Sebuah kalimat yang sudah klasik bukan? Tapi bukan itu masalahnya, yang wajib diperbincangkan adalah bagaimana caranya membeli sebuah buku di Kota Medan ini? Warga Medan pasti menjawab kalau pertanyaan itu tidaklah sulit. Ya, bukankah ada Pasar Buku di kota ini?

Begitulah, pertanyaan tadi akan mendapat jawaban yang lebih lengkap lagi. Yakni, mencari buku di Kota Medan adalah di Pasar Buku di Lapangan Merdeka. Warga yang lebih tua akan mengatakan: Titi Gantung!

Sejarah mencatat, Pasar Buku di Lapangan Merdeka memang berasal dari Titi Gantung. Adalah masa kepemimpinan Wali Kota Medan Abdillah yang merelokasi pedagang buku bekas di Titi Gantung ke kawasan lapangan yang sebelumnya bernama Lapangan Fukereido itu. Dan kini, di era Wali Kota Rahudman Harahap, Pasar Buku direncanakan direlokasi lagi. Tempat yang dipilih adalah Lapangan PJKA di Jalan Mandala By Pass.

Jika berbicara relokasi pertama, yakni perpindahan dari Titi Gantung ke Lapangan Merdeka, dianggap tidak begitu masalah oleh para pedagang. Pasalnya, dua lokasi itu memang berdekatan. Kasus ini mirip dengan perpindahan pasar buku Shopping Center Jogjakarta pada 2005 lalu. Sebelumnya salah satu ikon Jogjakarta itu berada di bagian belakang gedung Societet Militer atau Taman Budaya Jogjakarta. Nah, pasar buku itu kemudian dipindahkan sederet dengan gedung Taman Budaya itu. Jadi, perpindahannya tidak begitu tampak karena jaraknya memang tidak begitu jauh. Dia pun menjadi kawasan terpadu: Taman Budaya-Shopping Center-Taman Pintar.

Nah, kembali perpindahan Pasar Buku Medan ke Mandala tentunya berbeda. Kawasan Mandala tidaklah termasuk kawasan nol kilometer Medan seperti Lapangan Merdeka dan Titi Gantung. Tak pelak, para pedagang resah. Apalagi, Kota Medan tidak identik dengan kebutuhan baca yang kuat. Jadi, ada keraguan kalau pasar itu pindah dan tidak berada di tempat awal, maka keinginan warga untuk mengunjungi kawasan baru sangat meragukan. Ujung-ujungnya, buku pun bisa ditinggalkan.

Pemikiran ini bisa saja dianggap berlebihan. Namun, logika sederhananya, ketika Pasar Buku tidak tampak di mata, apakah ada warga Medan yang mencari. Belum lagi, bagi pecinta buku atau sekadar ingin tahu dengan buku, letak Pasar Buku di Lapangan Merdeka atau Titi Gantung sangat tepat. Dia di pusat kota. Dan, sejatinya ini telah dikenal para pelancong. Misalnya, ketika sang istri belanja di Pajak Ikan lama untuk membeli barang tekstil, maka sang suami akan menyingkir ke Pasar Buku. Dua tempat itu adalah berdekatan bukan? Lalu, ketika sekeluarga bertamasya ke Lapangan Merdeka sambil menikmati jajanan di Merdeka Walk, maka sang ayah dan ibu bisa memberikan nuansa baru pada sang anak dengan berburu buku di Pasar Buku tadi.

Tapi sudahlah, atas nama City Cek In -- kemajuan di bidang transportasi Medan -- Pasar Buku bisa saja harus mengalah. Seperti kata orang bijak: buku adalah jendela dunia. Jadi, ketika orang sangat butuh melihat dunia kan dia pasti mencari buku di mana pun tokonya berada.

Sejatinya saya berpikir (sebenarnya ini lontaran ide dari seorang kawan), jika ingin memindahkan Pasar Buku, kenapa harus ke tempat yang tak teruji di bidang perbukuan? Maksudnya, kenapa tidak meletakan Pasar Buku itu di sebuah tempat yang sejatinya telah akrab dengan buku. Tempat yang dimaksud adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan besar di Medan ini adalah di seberang Istana Maimun. Nah, kenapa Pasar Buku tidak dipindahkan ke kawasan itu saja. Lokasinya bisa memakai sebagian sisi halaman Istana Maimun itu. Masalah istana akan jelek atau kotor hingga tak menarik minat pelancong, itu kan soal penataan saja. Bukankah selama ini ada beberapa stan atau tempat jualan bunga di sisi istana itu?

Jadi, adakah yang ingin menyambut ide kawan tadi? (*)

Sumut Pos, Rabu 3 Juli 2012

Senandung Swarnadwipa

Oleh Ramadhan Batubara

Konon Nusantara dianggap kawasan paling menggiurkan di dunia karena memiliki dua pula yang kaya raya. Pulau yang dimaksud adalah Swarnadwipa dan Jawadwipa. Pulau yang pertama adalah Sumatera dan pulau kedua adalah Jawa. Dua pulau ini dianggap menggoda hingga menjadi tujuan bangsa asing.

Soal Sumatera, dalam berbagai prasasti, disebut dengan nama Sansekerta: Swarnadwipa (pulau emas) atau Swarnabhumi (tanah emas). Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi; Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Penyebutan kata 'emas' untuk Sumatera bukan tanpa sebab. Berbagai sumber mengatakan Sumatera memang mengandung banyak emas dan barang tambang lainnya.

Sedangkan Jawa, dahulu dikenal dengan nama Jawadwipa. Jawadwipa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti pulau padi. Menurut banyak pakar, pulau tersubur di dunia adalah Pulau Jawa. Hal ini masuk akal, karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung inilah yang menyebabkan tanah Pulau Jawa sangat subur dengan kandungan nutrisi yang di perlukan oleh tanaman. Nah, menyebutkan 'padi' bagi Jawa jelas tidak sembarangan. Pertanian padi banyak terdapat di Pulau Jawa karena memiliki kesuburan yang luar biasa. Pulau Jawa dikatakan sebagai lumbung beras Indonesia.

Sayangnya, ketika Nusantara menjelma menjadi Indonesia, sang pulau emas seakan tertinggal. Pulau padi terus bersolek, meninggalkan kemilau emas yang sebelumnya lebih diperhitungkan. Senandung Jawadwipa pun begitu merdu terdengar.

Perbedaan dua pulau itu begitu mencolok dan itu adalah sesuatu yang nyata. Dari segala sisi, jika ingin dihitung-hitung, Sumatera memang masih tertinggal dengan Jawa bukan?

Nah, perbedaan kedua pulau yang terkenal sejak zaman dahulu ini tidak mungkin dibiarkan saja bukan? Mungkin itulah sebab pemerintah seakan ingin menggabungkan dua pulau ini. Maka, program pun dirancang. Selat Sunda yang memisahkan dua pulau ini -- yang selama ini sering dijadikan kambing hitam karena komiditi tak bisa menyeberang -- akan ditutupi dengan sebuah jembatan. Tidak itu saja, perbedaan sarana jalan raya antara Jawa dan Sumatera pun akan diseragamkan. Maka, rencana pembangunan jalan tol dari Aceh hingga Lampung digagas. Kereta api ‘yang tidak begitu dikenal’ di Sumatera pun akan dipopulerkan lagi dengan membangun rel sepanjang 2.168 kilometer dari Aceh hingga ke Lampung dengan biaya sekitar Rp70 triliun.

Jika mau dihitung, sebelumnya juga sudah ada rencana sejenis untuk membangkitkan lagi Swarnadwipa. Pertama, proyek Koridor Trans Sumatera yang ingin menyambungkan jalan dari Bakeheuni (Lampung)-Aceh dan berbiaya Rp150 triliun. Ada juga mega proyek trans Sumatera High Garde Highway (HGH) yang mengkoneksi jalan tol Sumut-Sumbar- Riau. Dan biayanya, Rp60 triliun. Setelah itu, ada juga HGH Trans Sumatera  yang terdiri atas Koridor Bakauheni–Banda Aceh sepanjang Lintas Timur Sumatera (2.014 km) yang disertai jalan penghubung (feeder) sepanjang 720 km; menghubungkan 8 pusat kegiatan nasional, 6 pelabuhan udara, dan 7 pelabuhan utama. Proyek ini menghabiskan Rp99,88 triliun. Menariknya, hingga kini jalan di Aek Latong  atau di pesisir selatan Sumatera Barat pun belum beres; bandingkan dengan jalan mulus ala Pantai Utara Jawa.

Tapi begitulah, namanya rencana patut didukung apalagi berkaitan dengan kebutuhan orang banyak. Soal senandung Swarnadwipa akan sedih atau bahagia, itu belum bisa ditentukan. Pun, senandung Swarnadwipa akan serupa dengan Jawadwipa, semuanya masih belum bisa dipastikan. Ya, segala megaproyek itu membutuhkan waktu tak sedikit. Untuk kereta api saja baru bisa beroperasi pada 2030 mendatang. Jadi, mari berharap sebelum emas di pulau ini habis terkuras. (*)

Sumut Pos, Selasa 3 Juli 2012

Ujian HUT

Oleh Ramadhan Batubara

Biasanya hari jadi atau Hari Ulang Tahun (HUT) penuh harapan dan target untuk satu tahun ke depan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ulang tahun kemarin malah mendapat 'tekanan'. Bagaimana tidak, sang pemimpin, Presiden Republik Indonesia, SUsilo Bambang Yudhoyono (SBY), malah memberikan pesan yang cukup serius.

Ya, pada acara yang dipusatkan di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat itu SBY meminta anggota Polri untuk tidak korupsi. "Tuntaskan reformasi birokrasi internal Polri. Cegah dan berantas semua bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran Polri," begitu kata SBY.

Bayangkan bagaimana menerapkan kalimat SBY tadi. Ayolah, pada amanat tersebut ada kata 'semua bentuk korupsi' harus diberantas bukan? Inilah yang agak repot, pasalnya korupsi yang dimaksud oleh SBY tidak sekadar penyelewengan uang. Korupsi waktu juga termasuk bukan? Lalu, bagaimana dengan korupsi kebijakan?

Memang, soal korupsi uang yang melibatkan anggota Polri belum ada yang begitu menghebohkan selain pengaduan mantan istri Brigadir Jenderal Y ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Namun, dari kalimat SBY tadi seakan mengatakan kalau memang ada korupsi di tubuh Polri bukan?

Tapi sudahlah, berbicara soal korupsi tidak akan habis-habisnya. Ini masih soal penyelewengan dana, bagaimana dengan penyelewengan waktu atau kebijakan atau yang lainnya? Fiuh, pasti akan lebih komplek lagi. Kembali ke HUT Polri, peringatan itu jelas-jelas tidak mirip acara ulang tahun anak balita. Tidak ramai warna. Tidak pakai badut. Dan, tidak penuh ceria. Makin menyesakkan dada adalah peringatan HUT di Papua. Anggota Polri yang berada di sana tidak memperingati hari jadi mereka pada 1 Juli. Mereka memperingatinya pada 2 Juli. Lho, apakah Polri di Papua dan provinsi lain itu beda?

Ternyata tidak sesederhana itu. Polisi di Papua harus legowo mengundurkan peringatan HUT ke-66 Bhayangkara karena bertepatan dengan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).  "Kebijakan Kapolri peringatan di Papua dilaksanakan 2 Juli," begitu pernyataan dari Kadiv Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution.

Setelah memberikan pernyataan itu pada media, Saud menambahkan seluruh personel Polri di Papua saat ini fokus melaksanakan pengamanan guna menghindari gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat menyusul peringatan hari jadi OPM tersebut. Bendera Bintang Kejora, simbolnya OPM, pun dijadikan barang haram untuk dikibarkan.

Hasilnya, Bintang Kejora tetap berkibar di Papua, kemarin. Tidak itu saja, peristiwa penembakan yang diduga kelompok OPM terhadap seorang kepala desa di wilayah perbatasan Papua dan Papua Nugini pun terjadi. Kepala Desa Saweotami, Wembi, Johanes Yanafrom (30) tewas tertembak sekitar pukul 09.15 WIT. Jika begitu, bukankah lebih baik peringatan hari jadi tetap dilaksanakan pada 1 Juli bukan?

Maksud saya begini, atas nama keamanan HUT di Papua ditunda. Nah, setelah ditunda, ternyata tetap saja kecolongan. Jadi, kenapa harus ditunda jika ternyata kecolongan juga? Begitulah pikiran sederhana saya. Ya, persis ketika SBY mengatakan 'cegah dan berantas semua bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran Polri'. Pikiran sederhana saya mengatakan, pasti ada sesuatu yang menyebabkan SBY berkata demikian bukan? Ya, adalah sangat lucu ketika seorang presiden sembarangan bicara. Pastinya, dia telah memikirkan sesuatu sebelum berucap. Dan, latar belakang pemikirannya tentunya ada sebab. Nah, sebabnya apa? Sudah ada korupsi di tubuh Polri atau sudah ada gejala?

Tapi sudahlah, setidaknya apa yang diungkapkan oleh SBY adalah sebuah pesan baik agar Polri semakin baik. Bagaimanapun di pundak Polrilah keamanan negeri ini. Ya, sekali lagi selamat HUT ke-66 Bhayangkara! (*)

Sumut Pos, Senin 2 Juli 2012

Rindu Pameran Pembangunan ala Orde Baru

Oleh Ramadhan Batubara

Tiba-tiba kenangan masih kecil muncul. Beramai-ramai ke kota naik truk. Berdiri di bak terbukanya. Berteriak. Anak kebun turun kota, yeah! Dan, semua itu seakan nyata terulang saat saya mengunjungi sebuah pasar modern yang berada di Jalan Gatot Subroto, Medan.

Begitulah, kemarin, atas nama keinginan untuk menjadi suami yang baik, saya pun menemani istri belanja. Dan, dia memilih pusat perbelanjaan yang saya bilang tadi. Ya sudah ikuti saja.

Terus terang, saya memang jarang ke pusat perbelanjaan itu, selain jauh, di tempat itu terlalu banyak orang. Saya memang tidak suka ramai-ramai, kalau terjebak di keramaian biasanya saya suntuk. Dan, kalau sudah suntuk, apalagi yang bisa dianggap indah bukan?

Nah, lucunya kemarin, ketika pusat perbelanjaan yang memiliki megaswalayan waralaba dari Prancis itu full orang, saya malah tak suntuk. Seperti saya tulis di awal tadi, kenangan masa kecil mengemuka indah. Pikiran saya tak bisa dihambat untuk berselancar ke masa lalu. Saya senyum-senyum sendiri sambil memperhatikan barang yang dipajang di megaswalayan tersebut. Ya, persis dengan stan-stan yang ada pameran pembangunan pada era kepemimpinan Jenderal Besar Soeharto.

Tapi sebelum bicara lebih banyak, harus saya tuliskan dulu latar belakang kenapa saya punya kenangan semacam itu. Saya adalah cakeb alias cah kebun. Hehehe. Jadi, sebelum kelas dua SD, saya ikut orangtua yang tugas di perkebunan di dekat Kuala Simpang; sekarang masuk dalam kabupaten Aceh Tamiang. Setelah kelas dua, saya baru ikut 'ngekos' bersama abang dan kakak saya di ibu kota Aceh Timur: Langsa.

Nah, setahun sekali di ibu kota kabupaten itu diadakan pameran pembangunan. Kebiasaan di perusahaan tempat orangtua saya bekerja setiap ada pameran pembangunan, pegawai dan keluarganya diberikan kesempatan untuk mengunjungi pameran tersebut. Ada fasilitas kantor yang disediakan yakni truk. Dengan truk para pegawai dan keluarga diangkut layaknya hewan ternak. Bayangkan berapa truk yang berkonvoi? Dan semuanya senang. Sama sekali tidak merasa risih atau malu.

Biasanya saya tak pernah mau ikut dalam rombongan itu. Maklumlah, orangtua saya adm perkebunan yang tentunya memiliki kendaraan sendiri dan kendaraan dinas. Apalagi, rumah kami ada di Langsa: dihuni abang dan kakak saya yang sekolah di kota tersebut. Jadi, kenapa repot-repot ke Langsa toh setiap akhir pekan pun kami ke Langsa.

Hingga suatu ketika, bapak saya 'memaksa' saya untuk ikut rombongan. Sendirian. Bapak dan ibu saya tidak ikut. Fiuh. Sempat marah juga saya ketika itu. Tapi sudahlah, namanya anak yang baik, saya ikuti permintaan mereka. Saya pun bergabung dengan rombongan, berangkat ke Langsa naik truk yang biasanya mengangkut kelapa sawit.

Beruntung truk itu ternyata sudah dibersihkan, malah sangat bersih hingga saya bisa duduk santai di lantai gerobaknya. Menariknya lagi, bersama rombongan saya mendapat kenangan yang indah. Yah, pergi ke Langsa dengan cara seperti itu ternyata cukup mengasyikan.

Saya dititipkan oleh orangtua pada seorang mandor. Jadi, selama perjalanan pulang pergi hingga menikmati pameran tersebut, saya dalam pengawasannya.

Dan, kemarin kenangan itu kembali mengemuka. Di megaswalayan itu, saya lihat anak-anak kecil bermain kereta barang. Mereka berkejaran, berlomba, dan seakan lupa berada di tempat perbelanjaan. Gaya mereka pun layaknya kami saat di pameran pembangunan. Ya, sok memperhatikan barang yang dipajang, padahal sama sekali tak membeli. Hingga, ketika sangat ingin pada barang tertentu, salah satu dari mereka berlari menuju orangtuanya. Merengek bahkan hampir menangis sambil menunjuk barang yang diinginkan. Benar-benar mirip anak mandor yang jadi pengawas saya.

Tapi sudahlah, kejadian hingga kenangan itu telah membuat saya berpikir. Ya, bukankah pameran pembangunan yang sempat saya nikmati saat kecil dulu adalah sebuah program yang menarik? Di tempat itu dipamerkan segala hasil produksi di seputaran kabupaten; seperti even untuk mempublikasikan hasil karya. Tidak hanya barang, stan-stan dinas dari pemerintah kabupaten pun seakan pamer dengan kegiatan mereka: foto-foto dan kliping koran dipajang menjadi tontonan yang menggoda. Pemandangan di pameran itu tidak melulu dipenuhi banderol harga. Tidak ada keharusan membeli seperti perasaan saya di megaswalayan ini. Ah...

Terus terang saya rindu pameran pembangunan itu. Saya ingin merasakan lagi semangat membangun itu. Kenapa saat ini terasa hilang -- yang terpajang adalah uang dan untuk meraihnya saya memang harus punya uang.

Saya tahu, beberapa pekan lalu ada pameran di Kota Medan: Pekan Flori dan Flora tingkat nasional. Sayang saya tidak bisa hadir. Entahlah, ada perasaan enggan. Atau mungkin karena saya tidak melihat ada pengunjung yang naik truk? Entahlah...(*)

Sumut Pos, Minggu 1 Juli 2012

Plat Hitam

Oleh Ramadhan Batubara

Minibus itu tak bisa dikontrol. Di tikungan yang sempit, dia harus menghindari sebuah truk. Dia menabrak gundukan tanah. Dia terbang, menabrak pembatas jalan dan lalu terjun mengarah air Danau Toba yang biru.

Tidak bisa dibilang beruntung, namun pohon-pohon telah menghambat lajunya, dia tidak mencapai air. Tapi, delapan dari dua belas manusia yang berada di dalamnya langsung tewas, sementara empat lainnya harus dirawat. Subuh, Kamis (28/6), sebuah catatan kelam terukir lagi. Di sana, di jalan berliku di kawasan Danau Toba.

Dari kasus itu patut saya mencatat ada beberapa hal penting. Pertama, kecelakaan akibat kondisi jalan yang tidak memadai. Kedua, hilangnya nyawa manusia. Ketiga, penggunaan plat hitam untuk kendaraan umum. Keempat, human error. Dan, kelima, Danau toba.

Soal kondisi jalan yang tidak memadai juga terbagi beberapa bagian. Pertama, jalan sempit. Kedua, perbaikan jalan yang tak tuntas hingga mengakibatkan gundukan tanah. Dan ketiga, pembatas jalan. Tentang jalan sempit tampaknya tak perlu panjang dibahas. Sejak dulu kala, jalan berkelok yang menghubungkan Pematangsiantar dan Parapat itu memang seperti itu. Sejarah mencatat tidak ada perkembangan jalan yang signifikan. Jalan (dari sisi lebar) tersebut seakan tak berubah sejak pertama kali dibuka oleh Belanda. Untuk memperlebar jalan hingga mempersedikit tikungan memang bukan kerja gampang mengingat medan yang berbukit tersebut. Maka, jalan yang sempit tidak bisa disalahkan.

Lalu, tentang gundukan tanah. Nah, ini yang patut diperhatikan. Bagaimana tidak, kok bisa Dinas Pekerjaan Umum pemerintah daerah setempat membiarkan ada gundukan tanah di jalan yang sempit itu? Apalagi gundukan itu akibat pekerjaan mereka dalam usaha membenahi jalan. Nah, mengapa tidak dibersihkan? Apakah tidak terpikir kalau gundukan tanah itu bisa menyulitkan pengguna jalan?

Kalau soal pembatas jalan, tampaknya persis dengan jalan yang sempit tadi. Ya, keduanya cenderung pasif. Masalah jalan sempit dan pembatas jalan yang tak kuat menahan laju minibus, tentunya soal lain. Mungkin bisa disalahkan, ya, kenapa pembatas jalan itu tidak kuat, apakah bahannya tidak tepat? Jika dilihat dari foto, pembatas jalan itu terbuat dari beton. Hm, sayang, dia tidak begitu tinggi. Tapi, seandainya dia tinggi, minibus tentunya bisa menembusnya bukan? Apalah arti sebuah tembok dibanding laju minibus yang tak terkontrol akibat gundukan tanah?

Bagian kedua yang saya catat adalah soal kehilangan nyawa. Pada kecelakaan tersebut yang tewas bisa dikatakan cukup banyak. Kmatian delapan orang itu pun cukup tragis. Saya tidak bisa membayangkan perasaan mereka ketika mengalami benturan pertama. Lalu, ketika mereka sadar kalau minibus yang mereka tumpangi terjun ke jurang di Kawasan Danau Toba. Dan, seperti apa korban selamat melihat keluarga mereka terhimpit minibus yang telah menjadi bangkai di subuh yang gelap dan udara dingin yang menyergap. Saya tak sanggup mencatat lebih banyak soal itu. Maaf.

Bagian ketika yang saya catat adalah plat hitam. Setahu saya, yang namanya angkutan umum, haruslah plat kuning. Nah, minibus milik Taksi Kita Bersama yang naas itu jelas-jelas berplat hitam? Tentu pertanyaannya adalah, kok bisa? Jawabnya, ya, bisa saja. Bukan rahasia lagi kalau banyak ‘taksi gelap’ dan itu sudah sangat sering dilihat berseliweran di jalan-jalan. Bahkan, mereka bebas mengangut penumpang layaknya mobil berplat kuning. Menariknya, mereka tetap aman tanpa diberangus. Ada apa? Pasti ada apa-apanya kan?

Hal-hal ini seakan memaklumi sesuatu yang berhubungan dengan humam error – bagian penting lainnya yang saya catat juga. Maksudnya, ketika sebuah peraturan saja bisa dilanggar, maka sebuah kesalahan manusi kan bisa dimaafkan. Maka, sopir yang ngantuk menjadi kambing hitam. Saya sepakat jika sopir yang ikut tewas itu, mungkin tidak dalam kondisi prima, tapi bukankah itu memang pekerjaannya. Ya, melihat rute Taksi Kita Bersama, bukankah jalan itu sudah biasa dia lalui. Tentunya dia tahu di mana titik-titik rawan. Dan, tentunya ketika mendekat ke titik rawan dia akan lebih awas. Intinya, apakah dia ingin tewas?

Lalu, kenapa saya harus mencatatkan begian penting lainnya yakni Danau Toba? Jawabnya, kecelakaan itu makin penting karena terjadi di Danau Toba. Bayangkan kecelakaan itu terjadi di pedalaman Dairi atau Pakpak Bharat, adakah akan seheboh ini? Bisa saja heboh karena ini menyangkut nyawa, tapi coba perhatikan kalimat ini: Ternyata jalan menuju ke Danau Toba tidak aman, padahal Danau Toba kan tujuan wisata yang terkenal. Hm, bagaimana, sudah melihat perbedaannya? (*)

Sumut Pos, Sabtu 30 Juni

Semalam di Malaysia

Oleh Ramadhan batubara

Victor Abdullah (Sam Bimbo) penyanyi tenar Malaysia, berkenalan dan saling jatuh cinta dengan Sandra mahasiswa dan penyanyi Indonesia yang tengah mengadakan pertunjukan di Malaysia. Victor ternyata adalah Jarot sementara Sandra adalah Salimah anak-anak pasangan Marto (Koesno Soedjarwadi) dan Ruminah (Rina Hasyim) yang terpisah sejak kecil karena kapal Marto dam Jarot yang mengangkut sapi dagangan mereka kandas di Malaysia.

Di atas adalah petikan sinopsi film Semalam di Malaysia dari laman wikipedia. Semalam di Malaysia adalah film Indonesia yang dirilis pada 1975 yang disutradarai oleh Nico Pelamonia. Film ini meraih penghargaan Festival Film Indonesia 1976 untuk sutradara terbaik (Nico Pelamonia) dan pemeran utama wanita terbaik (Rina Hasyim).

Terus terang, sengaja saya tampilkan petikan di atas untuk kembali mengingatkan hubungan Indonesia dan Malaysia yang hangat; terkadang panas dan terkadang dingin. Sebuah hubungan yang sejatinya penuh dinamika. Sebuah hubungan yang mampu membangkitkan nasionalisme dari sisi dua negara bertetangga ini.

Soal keakraban, sudah cukup banyak yang terjalin. Mulai dari hubungan saling menguntungkan seperti tenaga kerja Indonesia, pertukaran pelajar, hingga impor dan ekspor. Pun soal budaya, selain film Semalam di Malaysia, ada film lain yang cukup dikenal di zamannya: Isabella. Film ini dirilis 1990 yang disutradarai oleh Marwan Alkatiri serta dibintangi oleh Nia Zulkarnaen dan Amy Search. Ke bidang musik juga tidak ketinggalan, ingat program Titian Muhibah? Atau, kolaborasi andal antara musisi Indonesia dengan Malaysia, Oddie Agam dam Sheila Madjid yang menelurkan Antara Anyer dan Jakarta.

Masih banyak lagi keterikatan yang indah antara Indonesia Malaysia. Ya, di sisi lain, tentunya Anda ingat dengan 'Ganyang Malaysia' ala Soekarno dulu. Lalu, bagaimana dengan Sipadan dan Ligitan? Tunggu dulu, masih banyak lagi. Mari sama-sama kita sebut: Reog Ponorogo, Rasa Sayange, Tari Pendet, fiuh capek deh kalo mo ngitung.

Dan yang teranyar, Tortor dan Gordang Sambilan.

Kenyataan inilah yang saya anggap sebagai hubungan yang hangat; tidak dingin dan panas selalu; tarik ulur; malu-malu kucing. Mungkin itulah sebab, jika tidak bijak bisa silap. Contohnya apa yang dilakukan mahasiswa asal Malaysia yang sedang belajar di Medan. Gara-gara tertabrak sepeda motornya, dia pun langsung menghina Indonesia secara umum. Langsung saja warga sekitar lokasi tabrakan langsung emosi. Terbayang hubungan yang panas dengan Malaysia, mereka langsung menyerang empat warga negeri jiran tadi. Beruntung, pihak kepolisian cepat tanggap. Warga Malaysia pun selamat.

Tentunya hal ini mengingatkan pelatih karate Indonesia yang mendapat sial di Malaysia. Adalah Donald Luther Colopita, Ketua Tim Wasit Indonesia untuk Kejuaraan Karate Asia, dikeroyok empat polisi Malaysia pada Minggu 26 Agustus 2007 lalu, di sela-sela kejuaraan bertaraf internasional di Negeri Sembilan, Malaysia. Ingat, dikeroyok polisi! Bandingakan dengan polisi yang menyelamatkan empat mahasiswa Malaysia yang telah menghina Indonesia.

Di hari yang sama, kecepatan tanggap untuk melindungi Malaysia juga dilakukan Indonesia sebagai negara. Buktinya, dua pendemo klaim Tortor dan Gordang Sambilan di Kedubes Malaysia ditangkap kepolisian. Alasannya, ada protes dari pihak Malaysia terkait demo tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun langsung menginstruksikan pihak berwajib untuk menindaklanjuti protes tersebut.

Lucunya, nota diplomatik terkait Tortor dan Gordang Sambilan yang dikirimkan pemerintah Indonesia sehari sebelumnya belum juga ada balasan. Mengapa Malaysia tidak setanggap Indonesia dalam menyikapi suara tetangga? Apakah karena baru 'semalam di Malaysia' nota diplomatik itu tidak layak diproses oleh pihak Malaysia? Siapa yang bisa jawab? (*)

Sumut Pos, Kamis 28 Juni 2012