16 Januari 2015

Rekor Setengah

Christiano Ronaldo dan Lionel Messi terus berlomba mencetak rekor. Berbagai pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten berlomba tercatat dalam Museum Rekor Indonesia. Dengan kata lain, rekor bak tujuan saja.

Salah? Sepertinya tidak. Karena pada dasarnya setiap manusia ingin tercatat dalam sejarah. Namanya keinginan pun tak pernah berhenti bukan? Contohnya, meski sudah tercatat sebagai pemain sepak bola mahal, Ronaldo dan Messi juga ingin dicatat terus. Atau, ketika sudah tercatat sebagai pemegang rekor pembakar ikan terpanjang, Kabupaten Tapanuli Tengah pun tak berhenti, mereka mencetak rekor lain dengan tarian martumba terbanyak.

Pun saya, meski telah mendapat poin tinggi dalam game yang ada di computer, saya tak mau berhenti. Saya malah nafsu untuk memcahkan rekor sendiri. Padahal, game itu tidak diperlombakan dan hanya saya sendirian yang main. Hehehehe.

Meski begitu, ada juga rekor yang sejatinya ingin dihindari. Misalnya, rekor pencetak gol termandul untuk Ronaldo dan Messi tadi. Di lain bidang, ada pula rekor yang terbentuk karena keadaan. Nah, yang ini cocok untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini, dialah pemegang rekor sebagai presiden pertama yang mengangkat pelaksana tugas atau Plt untuk jabaran Kapolri.

Apakah Jokowi memang ingin dicatat dalam sejarah untuk hal itu hingga dia melakukan dengan sengaja? Saya rasa tidak. Pasalnya, sejak era Soekarno hingga dirinya, memang belum ada jabatan tersebut. Terbentuknya jabatan itu kan karena ada sesuatu yang tak benar. Ya, apalagi soal penundaan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Meski rekor baru, sejatinya Jokowi malah bisa dikatakan mengikuti Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Presiden ‘nyentrik’ ini juga tercatat dalam sejarah Polri. Ya, dia juga menunjuk pejabat ‘setengah’ Kapolri. Bukan Plt, tapi pelaksana tugas. Ujung-ujungnya, Gus Dur terdepak dari Istana dan digantikan Megawati Soekarnoputri.

Nah, Jokowi yang memilih kapolri setengah bukan berarti tidak bisa terdepak dari Istana. Potensi cukup besar mengingat parlemen telah membuat jebakan batmen hingga Jokowi pun harus mengambil langkah tadi. Apapun yang dilakukan terhadap pelantikan kapolri bias menjadi senjata untuk menyerangnya. Jika dia batalkan Budi sebagai Kapolri, maka parlemen akan melakukan interpelasi karena anggota dewan telah menyetujui pilihan itu. Lalu, jika dia lantik Budi sebagai kapolri, interpelasi juga akan dilakukan oleh Partai Demokrat karena status Budi yang sudah tersangka. Menariknya, pilihan Jokowi pada Komjen Budi Gunawan juga dikait-kaitkan dengan Megawati Soekarnoputri.

Jika memang Jokowi akhirnya terdepak gara-gara ini, maka presiden yang baru, ingatlah pesan ini: jangan main-main dengan jabatan kapolri, apalagi membuatnya menjadi setengah. Fiuh. (*)